Jujur saja, siapa yang masih sering salah menuliskan nama benda kecil yang digunakan untuk mengirim surat ini? Menurut KBBI, ejaan yang tepat adalah 'prangko', bukan 'perangko'. Ejaan tersebut berasal dari teraan cap bertuliskan 'Franco' pada masa kolonial yang menandakan bahwa kiriman sudah dibayar oleh pengirim sehingga penerima tidak perlu membayar lagi. Ketika prangko pertama kali diluncurkan tahun 1864 oleh pemerintah kolonial, cap 'franco' masih digunakan sehingga masyarakat menyebut secarik kertas yang ditempel di sampul surat atau kartu pos dengan prangko.
Kini, 154 tahun setelah prangko pertama diluncurkan, keberadaan prangko mulai tersisih. Penggunaannya terbatas pada kebutuhan surat-menyurat institusi atau perusahaan. Masyarakat umum sudah mulai meninggalkan kegiatan korespondensi. Bahkan, Pos Indonesia sendiri seperti 'menganaktirikan' kiriman pos tidak tercatat seiring berkurangnya volume surat tersebut.
Akan tetapi, prangko tidak akan pernah mati. Walau penggunanya makin sedikit, kolektornya akan selalu ada. Para filatelis (pecinta prangko) seakan memaksa Pos Indonesia untuk tetap mencetak prangko. Pengiriman surat perusahaan bisa saja beralih ke sistem pre-paid mail, tapi prangko selalu menjadi benda koleksi yang bernilai tinggi.
Prangko yang Makin 'Langka'
Dari judul, saya memberikan tanda kutip pada kata langka karena secara umum, kita masih bisa menemukan prangko mint (belum terpakai/baru) dijual di kantor pos. Walau petugas posnya, terutama di kantor pos kecil, selalu memastikan apakah kita benar-benar ingin membeli prangko atau salah mengerti kalau sebenarnya kita ingin membeli meterai tempel. Terkadang, seperti saya alami, kantor pos kecil tidak menjual prangko. Entah karena kehabisan atau memang sudah lama tidak menjual.
Tapi, ketidaktersediaan prangko di beberapa kantor pos tidak bisa menjadi indikasi kelangkaan prangko itu sendiri. Adapun yang saya maksud dengan langka adalah jumlah penerbitan yang makin tahun sepertinya makin berkurang. Di tahun 2017, Pos Indonesia hanya menerbitkan 11 seri dari 12 seri yang dijadwalkan (Jadwal penerbitan prangko 2017, minus seri Mata Uang Republik Indonesia). Bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia yang di tahun 2017 berhasil menerbitkan 24 seri prangko, termasuk prangko definitif seri anggrek.
Oh, ya. Prangko definitif adalah prangko yang bisa dicetak ulang bila stoknya habis. Indonesia terakhir kali menerbitkan prangko definitif di tahun 2015 dengan seri layanan pos. Kini, prangko yang dijual di kantor pos kebanyakan adalah penerbitan istimewa atau peringatan yang dicetak terbatas. Walau sepertinya tidak pernah habis karena pembelinya sedikit.
Prangko yang Makin 'Mahal'
Sama seperti 'kelangkaan' yang saya maksud di atas, prangko Indonesia sendiri memang tidaklah mahal. Nominal paling kecil yang masih bisa dibeli di kantor pos saat ini adalah Rp 2.500, walau pun jarang. Yang masih umum ditemukan adalah nominal Rp. 3.000 dan Rp 5.000. Nominal tersebut menyesuaikan kebutuhan pengiriman surat tidak tercatat dalam negeri yang tarifnya, sesuai Permen Kominfo nomor 29 tahun 2013, Rp 3.000 untuk kiriman di bawah 20 gram. Selain itu, ada juga nominal Rp 4.000, Rp 7.000, Rp 8.000 dan Rp 10.000.
Yang saya maksud dengan mahal adalah karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Selain itu, setiap seri tidak selalu tersedia di kantor pos di setiap kota. Biasanya pada hari terbit pertama, prangko baru tersedia di kantor pos besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Yang lebih menyebalkan, prangko khusus dari satu seri (mini sheet, souvenir sheet, sampul hari pertama) justru tidak tersedia di hari pertama penerbitan.Â
Kasus yang terkini adalah terlambatnya penerbitan souvenir sheet dan mini sheet prangko seri tahun anjing, walau full sheet-nya telah terbit duluan. Gosipnya, sih, Peruri (Percatakan Uang Republik Indonesia, perum yang mencetak prangko) kehabisan bahan untuk mencetaknya karena kertas prangko harus diimpor dari Eropa.
