Pengaruh Aliran Politik Neokonservatisme dalam Kebijakan Pertahanan Amerika Serikat

Neokonservatisme merupakan aliran politik yang muncul pada tahun 1960-an. Berbeda dengan para penganut neoliberal yang berusaha meminimalkan peran politik, para penganut teori neokenservatif merupakan orang-orang yang memiliki keterkaitan tinggi dengan perpolitikan dunia. Kaum neokonservatif percaya bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat maka negara ini dapat mencapai kepentingan dan keamanan nasionalnya di dunia. Irving Kristol sebagai salah satu tokoh aliran politik neokonservatif memberikan pandangannya mengenai tiga pilar utama neokonservatisme. Dalam pilar pertama ia berpedapat bahwa suatu negara yang memiliki kekuatan besar haruslah memiliki pemikiran patriotisme di dalamnya.

Di pilar kedua ia menolak pemikiran yang mengarah kepada pemerintahan dunia seperti perserikatan bangsa-bangsa yang dia anggap sudah tidak relevan lagi. Pilar terakhir ia berpendapat bahwa seorang negarawan harus bisa mengidentifikasi mana yang merupakan teman dan mana yang merupakan teman dari musuh. Dengan ketiga pilar ini dapat dikatakan bahwa pemikiran Irving Kristol meminta Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya demi kebaikan bersama dan bukan malah menyimpannya. Namun aliran politik neokonservatif pada masa itu kurang mendapatakan tempat di dalam kebijakan pertahan Amerika Serikat karena mayoritas politikus AS masih menganut paham neoliberalisme.

Pada masa pemerintahan George Walker Bush sebagai Presiden Amerika Serikat paham neokonservaitisme ini mulai mendapatkan perhatian dalam sistem perpolitikan AS. Penyebab utamanya adalah peristiwa 11 September atau yang dikenal juga dengan "9/11" di mana terjadi serangkain peristiwa bunuh diri yang terjadi di New York City dan Washington D.C. Peristiwa runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) dan pemboman di Pentagon yang dianggap Amerika dilakukan oleh Al-Qaeda memberikan dampak yang besar dalam pengambilan kebijakan pertahanan Amerika Serikat. Peristiwa ini seolah menjiadi pukulan bagi kebijakan Pertahan Amerika Serikat dan menyadarkan mereka untuk kembali membangun eksistensinya di kancah perpolitikan internasional. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemikir aliran politik neokonservatif untuk menyebarkan pemikiranya dalam pemerintahan Bush dengan menawarkan sesuatu yang baru pasca terjadinya peristiwa 11/9.

Para pemikir neokonservatif berpendapat bahwa perdamaian yang ada pada saat itu menipu dan Amerika Serikat perlu mengambil momentum pada saat itu sebagai kekuatan unipolar untuk menciptakan sistem pertahanan Amerika Serikat yang kuat dan tidak tertandingi. Pemikiran ini pada akhirnya diterima oleh George W. Bush yang pada kemudian dia gunakan sebagai kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang baru. Dalam pidato George W. Bush di West point pada tahun 2002, ia mengatakan bahwa tidak bisa lagi mempercayai negara-negara yang dipimpin oleh rezim tirani dan daripada menunggu ancaman yang akan datang maka lebih baik mengambil tindakan pencegahan dari ancaman tersebut. Dalam pidato yang sama Bush juga menekankan moral sebagai pembenaran dalam tindakannya dalam melakukan pencegahan preventif. Pernyataan Bush pada pada pidatonya di West Point ini memperkenalkan kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang baru yang dikenal sebagai doktrin Bush.

Setelah peristiwa 9/11 ini mulai muncul juga slogan baru dari pemerintahan AS yang menyatakan bahwa mereka harus bertindak sebagai "Polisi Dunia" terhadap negara-negara yang berada di timur tengah khususnya negara Islam dan seluruh negara di dunia pada umumnya. Dalam melancarkan aksinya ini Amerika Serikat menyerukan perang terhadap terorisme yang dianggap bekerjasama dengan pemerintahan diktator ataupun semi diktator di negara timur tengah dan isu senjata pemusnah massal yang berada di negara tersebut. Negara-negara seperti Irak, Iran, Libya, Suriah, dan Sudan mulai menjadi perhatian Amerika Serikat karena dianggap memiliki rezim yang tidak sehat. Untuk mengatasi hal ini para pemangku kebijakan di AS berfikir bahwa tidak adanya sistem demokrasi berdampak besar terhadap tumbuhnya organiasi terorisme radikal di negara-negara arab.

Oleh sebab itu pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa untuk menghapuskan organisasi-organisasi terorisme di negara-negara arab perlu dibarengi dengan penyebaran dan penguatan demokrasi di negara-negara tersebut. Namun tentunya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh para politikus AS ini tidak sejalan dengan keinginan pemimpin negara-negara Islam. Pada akhirnya daripada disebut penyebaran dan penguatan demokrasi di negara-negara timur. lebih tepat jika disebut "Pemaksaan" demokrasi yang dilakukan Amerika Serikat melalui agresi militernya. Akibat dari agresi militer ini diperkirakan jumlah kematian rakyat sipil dapat melebihi 1 juta jiwa. Kebijakan pertahanan yang digagas oleh para politikus AS ini seolah tidak memikirkan Konsep tanggung jawab kemanusian yang dimana seorang negarawan memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia, tidak hanya di dalam negerinya sendiri melaikan di seluruh negara.

Selain demi kepentingan nasional Amerika Serikat politik neokonservatif AS ini juga sarat akan kepentingan kaum Yahudi dan Israel sebagai negaranya. Hal tersebut nampaknya berkaitan dengan Irving Kristol sebagai seorang Yahudi yang dianggap sebagai Bapak neokonservatisme. Dalam pengaplikasiannya dapat dilihat dari dominannya peran politikus Yahudi-Amerika dalam pengambilan keputusan luar negeri maupun pertahanan AS, contohnya dari kelompok-kelompok penekan ataupun media-media Yahudi-Amerika. Pada masa pemerintahan Bush juga terdapat beberapa tokoh Yahudi-Amerika yang radikal seperti Richard Perle yang menjabat sebagai ketua Badan Pertahan Nasional AS yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pertahanan dan keamanan AS serta Wiliams Kristol (putra Irving Kristol) sebagai seorang yang banyak memberikan pemikiran politik neokonservatif kedalam kebijakan luar negeri AS.

Tujuan dari para neokonservatif Yahudi-Amerika dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS tidak lain adalah untuk menjaga keamanan negara Israel. Para negarawan Israel menyadari bahwa mereka tinggal di lingkungan yang tidak aman bagi mereka. Israel sebagai satu-satunya negara yang bersistem demokrasi pada saat itu dilingkungannya menganggap para negara Timur Tengah berbahaya karena dipimpin oleh rezim autokrasi yang dapat menyerang mereka secara langsung tanpa perlu berdiskusi dengan pihak manapun. Israel mencoba menjalin kerjasama dengan Presiden Bush pada saat itu untuk menjatuhkan kekuasaan Saddam Husein sebagai Presiden Irak dan mengganti sistem autokrasi dengan demokrasi, Israel percaya bahwa dengan menjatuhkan Saddam Husein maka akan menimbulkan efek domino dalam penyebaran demokrasi di negara Timur Tengah lainnya.

Hal ini dapat dikatakan berhasil dengan banyaknya negara-negara arab saat ini yang menganut sistem demokrasi pasca peristiwa "Arab Spring" rahun 2010 lalu. Setelah peristiwa arab spring ini intensitas agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat ke negara-negara Timur Tengah dapat dikatan menurun, titik baliknya dapat dilihat dari penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan 31 Agustus 2021 lalu yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Meskipun begitu, Biden mengatakan bahwa operasi anti terorisme yang dilakukan oleh negaranya akan terus berlanjut.