Investasi Kegiatan Hulu Migas di Indonesia, Sebuah Tantangan

Indonesia adalah Negara yang cukup banyak mempunyai kandungan minyak bumi dan gas alam, tersebar di wilayahnya yang luas dan berpulau-pulau itu. Namun, usaha hulu migas di Indonesia, yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam memiliki resiko yang sangat tinggi, menggunakan teknologi tinggi dan membutuhkan modal yang sangat besar. 

Oleh karena itu, pemerintah tidak mungkin menggunakan APBN untuk membiayai kegiatan eksplorasi yang penuh resiko, sehingga kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak investor. Investor adalah perusahaan migas yang ditunjuk pemerintah yang memiliki kemampuan dana dan keahlian teknis tertentu. 

Kegiatan eksploitasi dibiayai terlebih dahulu oleh investor dan mitranya dan diganti kemudian setelah produksi tercukupi. Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan migas berbentuk Kontrak Kerja sama Bagi Hasil dengan kendali penuh di tangan pemerintah (melalui SKK Migas), salah satunya rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjanya wajib disetujui pemerintah.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat besar yaitu sekitar 5.193.250 km2, terdiri atas daratan dan lautan. Sepanjang sejarah mencatat, Indonesia pernah menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia, yang sekarang telah dikalahkan oleh China, Vietnam, dan Malaysia untuk minyak bumi. Dalam urutan Negara penghasil gas bumi, Indonesiapun telah dikalahkan oleh China (akhir 2014). 

Sementara itu, masih terdapat sejumlah lapangan migas yang berhasil ditemukan namun belum dikembangkan secara maksimal, seperti di lapangan Gas Tangguh di Papua Barat, Lapangan Gas Abadi Blok Masela di Maluku, Lapangan Jangkrik Blok Muara Bakau di Kalimantan, Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron, dan masih ada beberapa lagi. 

Yang perlu diketahui juga adalah multiplier effect industry hulu migas. Jadi dengan pembelanjaan sebesar 1 Milyar Rupiah oleh industry hulu migas, akan menghasilkan output ekonomi sebesar 1.6 Milyar, tambahan GDP sebesar 700 juta rupiah, tambahan pendapatan rumah tangga sebesar 700 juta rupiah, dan tambahan lapangan kerja untuk 10 orang, Artinya secara ekonomi memiliki potensi yang besar untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Di sini terjadi pergeseran paradigma tentang industry hulu migas. Pada parafigma lama, industry migas memperoleh sumber pendapatan dari penjualan gas dan minyak bumi. Namun jangan lupa, bahwa sumber daya alam ini terbatas, dalam kegunaannya sebagai sumber energy dan bahan baku. Yang harus dilakukan adalah mencari nilai tambah dari industry ini, yaitu dengan memperkuat kemampuan dan kapasitas nasional, serta meningkatkan keahlian dan kesempatan kerja. 

Ternyata memang setiap pembelanjaan industry hulu migas terbukti mampu memberi tambahan lapangan kerja bagi 10 orang penduduk. Jadi multiplier effect industry hulu migas terhadap perekonomian nasional, akan berpengaruh terhadap penambahan lapangan kerja, peningkatan daya saing industry dalam negeri, dan peningkatan penguasaan teknologi, khususnya di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

Ada lima komoditas utama kegiatan usaha hulu migas Indonesia, yaitu :

• Pemboran, senilai US$ 3.332 juta
• EPCI (Engineering Procurement, Construction and Installation), senilai US$ 1.696 juta
• Perkapalan, senilai US$ 1.206 juta
• OCTG (Oil Country Tubular Goods) dan Line Pipe, senilai US$ 223 juta
• Turbomachinery, senilai US$ 55 juta.

Sementara itu, ada beberapa tantangan terhadap investasi migas di Indonesia, misalnya harga minyak dunia yang anjlok akhir-akhir ini, kemudian juga adanya Peraturan pemerintah (PP) nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak Bumi. Disamping itu makin tingginya biaya eksplorasi karena trend eksplorasi migas Indonesia mengarah ke wilayah timur yang minim infrastruktur dan berada di lepas pantai (offshore). 

Selain itu, biaya eksplorasi migas saat ini juga semakin besar akibat sumur produksi yang dikelola sudah tua, sehingga laju produksi tidak berbanding lurus dengan biayanya. Kesulitan lain muncul karena banyaknya perijinan  baik di tingkat pusat maupun daerah yang harus dipenuhi, menyebabkan tidak adanya kepastian aturan terkait operasi migas.