Indonesia saat ini masih termasuk dalam negara berkembang, sehingga pemerintah perlu untuk mempercepat penguatan ekonomi dan pembangunan nasional. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 9,22% atau sama dengan 24,79 juta orang. Masyarakat Indonesia juga kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga masyarakat Indonesia tidak memiliki daya saing sumberdaya manusia yang mumpuni. Pembangunan di Indonesia juga belum merata, sehingga perlu dana yang besar untuk memperbaiki segala permasalahan yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut memerlukan dana belanja yang cukup besar, dana belanja yang besar membutuhkan pendapatan yang besar pula. Tetapi, negara Indonesia belum cukup untuk membiayai semua kebutuhan yang di perlukan sehingga bangsa Indonesia menggunakan utang luar negeri.
Jumlah utang luar negeri Indonesia pada Februari 2024 tercatat sebesar 407,3 milyar dolar AS. Pemanfaatan utang luar negeri merupakan salah satu komponen pembiayaan APBN yang digunakan untuk untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Utang luar negeri Indonesia tetap stabil saat ini karena dikelola dengan hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.
Sejarah utang luar negeri di Indonesia sudah ada sejak masa kepemimpinan Ir Soekarno. Tetapi, Presiden Soekarno menilai bahwa ULN merupakan penghinaan terhadap harkat martabat bangsa. Utang luar negeri Indonesia terus bertambah pada saat kepemimpinan presiden Soeharto karena pada saat itu presiden Soeharto sedang mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. ULN pada masa orde baru didominasi oleh loan, soft loan, grant ataupun pinjaman program.
Indonesia juga mulai menjalin kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia untuk mencari pinjaman luar negeri. Masa orde baru runtuh akibat dari adanya krisis moneter yang melumpuhkan sektor ekonomi, sosial, dan politik. Menurut laporan Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US$ 53,5 milyar.
Presiden Soeharo pada Januari 1998 bahkan harus menandatangani Letter of Intentatau LoI dengan IMF. Indonesia pun menjadi pasien IMF selama bertahun-tahun. Indonesia menerima pinjaman pertama kali pada tanggal 10 November 1997 senilai 2,2 miliar SDR atau sama dengan sekitar US$ 3 miliar. Sedangkan pencari terakhir pada 2003 sebesar 1,38 miliar SDR yang berlangsung secara 4 tahap. Pinjaman IMF menjadi "obat pahit" bagi Indonesia karena justru membuat ekonomi Indonesia memburuk
