Oleh:
IDRIS APANDI
(Widyaiswara LPMP Jawa Barat, Master Trainer Diklat Calon Kepala Sekolah)
Seorang teman di sebuah daerah menyampaikan bahwa peminat menjadi kepala sekolah di daerahnya menurun. Dari 700 orang yang diperlukan, yang mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Sekolah hanya 100 orang. Ini memang hanya sebuah kasus, tidak dapat digeneralisasi, tetapi menarik untuk dikaji, mengapa pendaftar menjadi kepala Sekolah menurun? Apakah jabatan kepala sekolah dinilai sudah kurang menarik? Apakah jabatan kepala sekolah hanya menambah beban atau pekerjaan, tetapi tidak diimbangi dengan kompensasi yang setimpal?
Berdasarkan diskusi dengan beberapa orang kepala sekolah dan pelatih calon kepala sekolah, keengganan banyak guru menjadi kepala sekolah adalah bukan berarti mereka tidak cakap atau tidak sanggup, tetapi lebih akibat faktor-faktor nonteknis, faktor-faktor yang tersirat yang berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah.
Tidak dapat dipungkiri, kadang beban-beban nonteknis sudah dirasakan oleh para guru yang berminat mendaftar sejak awal mendaftar menjadi peserta seleksi calon kepala sekolah. Ketika lulus seleksi, maka harus berpikir untuk persiapan diklat calon kepala sekolah. Ketika lulus diklat, kadang bertahun-tahun harus menunggu diangkat menjadi kepala sekolah, menunggu ada formasi yang kosong. Itu pun kalau bernasib baik, tidak terselip yang lain. Konon kabarnya, ada rumor, bargaining berkaitan dengan penempatan seorang kepala sekolah-sekolah tertentu. Wallaahu a’lam.
Ketika seorang kepala sekolah sudah diangkat, dia harus memelihara hubungan dengan atasannya di Dinas Pendidikan, menghadapi “silaturahmi” dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa, dan menyiasati anggaran sekolah yang terbatas. Belum lagi mengelola berbagai sumber daya baik manusia maupun non manusia yang penuh dengan dinamika.
Ketika dana BOS belum cair, kepala sekolah harus pandai mencari solusi dan menyiasatinya dengan berbagai cara. Harus tegar walau hati pilu mendengar rintihan guru-guru honorer yang sekian bulan belum mendapatkan haknya. Berbagai kegiatan seperti lomba-lomba, jambore, rapat, dan sebagainya yang harus diikuti yang kadang dihadapkan pada keterbatasan sumber tenaga dan dan biaya.
Waktu kepala sekolah banyak dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan rapat dinas, yang kadang tidak dapat diwakilkan. Kehadiran pada rapat dinas diartikan sebagai loyalitas terhadap pimpinan di Dinas Pendidikan, sedangkan sekolahnya banyak ditinggalkan. Belum lagi, suatu saat harus menghadapi pemeriksanaan penggunaan dana BOS. Pada sebuaha kegiatan, seorang kepala sekolah meminta izin tidak dapat mengikuti kegiatan sampai akhir, karena harus menghadapi pemeriksaan laporan penggunaan dana BOS dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Uraian tersebut semoga tidak termasuk mendramatisir kondisi yang dihadapi oleh seorang Kepala Sekolah, dan mungkin hanya sebuah kasus saja, tetapi setidaknya ituah kondisi dan konsekuensi yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Seorang kepala sekolah harus pandai menjaga silaturahim dengan atasan dan membina hubungan baik dengan rekan sejawat, dan mampu memimpin guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya. Intinya, seorang kepala sekolah harus cermat pandai menyiasati setiap kondisi yang dihadapinya. Dan dalam melakukannya, diperlukan kecerdasan emosional.
Mengingat tugas seorang kepala sekolah yang berat, membuat guru berpikir untuk menjadi kepala sekolah. Ketika Saya mendiskusikan hal ini dengan seorang teman yang suka terlibat dalam seleksi Kepala Sekolah, dia mengatakan bahwa memang minat guru-guru SD untuk menjadi kepala sekolah cenderung menurun, tetapi pada jenjang SMP dan SMA/SMK minatnya tinggi. Hal inilah yang perlu menjadi bahan kajian lebih lanjut, mengapa peminat jabatan kepala sekolah pada jenjang SD trennya menurun.
