Perbaikan Pendidikan Bukan Hanya Sistem, tapi Juga Pola Pikir

Oleh: IDRIS APANDI

(Praktisi Pendidikan, Penulis Buku Pendidikan Indonesia Mau Dibawa ke Mana?) 

 Pasca pelantikan Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti, masyarakat, khususnya sebagian pelaku dan pemerhati pendidikan menyampaikan berbagai harapan dan aspiarsinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Diantaranya adalah kaji ulang kurikulum merdeka, PPDB Zonasi, dan Ujian Nasional (UN). Dihapuskannya UN dan kebijakan tidak boleh tidak menaikkan kelas berdampak terhadap rendahnya motivasi belajar peserta didik. 

Peserta didik tidak terpacu belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun prestasi yang dicapai, ujung-ujungnya tetap naik kelas atau lulus. Belajar tidak lagi dianggap sebagai sebuah tantangan dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, tetapi hanya sebuah aktivitas untuk mendapatkan ijazah.

Hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah terkait dengan karakter peserta didik. Cukup banyak kasus peserta didik yang bermental lemah, kurang menghormati guru, melawan perintah guru, dan bahkan melakukan kekerasan terhadap guru. 

Sebagian orang menilai hal ini tidak lepas dari dampak dari kurikulum yang terlalu memberi kemerdekaan kepada murid, sedangkan di sisi lain, guru khawatir bertindak tegas karena takut berurusan dengan hukum.

Sistem yang saat ini masih berlaku merupakan upaya yang dilakukan sebagai solusi terhadap keluhan terhadap rendahnya mutu pendidikan di masa sebelumnya. Kemudian, sistem ini pun kemudian dikeluhkan karena dianggap tidak sesuai dengan harapan. Lalu, muncul keinginan "bernostalgia" dengan sistem masa lalu sebagai jawaban terhadap kurang memuaskannya sistem pendidikan yang saat ini diberlakukan.

Bongkar-pasang kebijakan, perubahan kurikulum, revisi regulasi, penghapusan regulasi, dan pembuatan regulasi baru menjadi suatu yang mungkin terjadi seiring dengan pergantian kepemimpinan. 

Sebuah pepatah mengatakan, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Seorang pemimpin kadang ingin meninggalkan legacy pascakepemimpinannya. Hal inilah kadang menjadi motif terhadap adanya perubahan sebuah kebijakan atas nama evaluasi atau inovasi.