Mohon tunggu...
IDRIS APANDI
IDRIS APANDI Mohon Tunggu... Penulis - Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Komite Vokasi Daerah, Solusi Mengatasi Pengangguran di Jawa Barat?

2 April 2020   16:09 Diperbarui: 2 April 2020   16:16 407
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

*KOMITE VOKASI DAERAH, SOLUSI MENGATASI PENGANGGURAN DI JAWA BARAT?*
Oleh: IDRIS APANDI
(Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024)

Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, memiliki kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang sesuai dengan kebutuhan dan tututan dunia kerja, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menyiapkan sebuah badan yang bernama Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur sebagai payung hukum komite ini saat sedang diproses.

Menurut saya, keberadaan komite ini cukup penting di Jawa Barat karena selain untuk menyiapkan SDM yang siap kerja juga siap berwirausaha, sehingga berdampak terhadap penurunan angka pengangguran di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan provinsi paling banyak ada di Jawa Barat. Persentasenya mencapai 7,73% atau sekitar 527.186 orang. (www.detik.com., 06/05/2019). 

Dari jumlah tersebut, lulusan SMK sebanyak 16,97% menjadi penyumbang pengangguran di Jawa Barat. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh gubernur Jawa Barat khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi.

Rendahnya mutu SMK bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya mutu guru termasuk (guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya/miss match), mutu sarana dan prasarana (mutu ruang kelas, mutu bengkel kerja, mutu alat-alat praktik, dll.). 

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbud, jumlah SMK di Jawa Barat sebanyak 2.942 buah yang terdiri dari 287 SMK Negeri dan 2655 SMK swasta.

Jawa Barat dikenal dengan provinsi pendidikan karena banyak sekolah atau perguruan tinggi negeri dan swasta yang menjadi rujukan di tingkat nasional. Banyak orang luar Jawa Barat yang belajar di Jawa Barat. 

Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi modal yang strategis dalam peningkatan mutu SDM. Selain itu, provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/kota ini memiliki berbagai potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dan memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Potensi ekonomi yang ada di Jawa Barat mulai potensi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kelautan, industri, pariwisata, teknologi, ekonomi kreatif, dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 

Untuk menggarap berbagai potensi ekonomi tersebut, tentunya harus dipersiapkan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang bukan hanya siap mencari kerja, tetapi juga yang siap menciptakan lapangan (wirausaha), karena kalau hanya mengandalkan lapangan kerja yang disediakan oleh dunia usaha dan industri, lulusan-lulusan SMK tidak akan tertampung.

Hadirnya Komite Vokasi diharapan bagian dari solusi meningkatkan mutu SDM yang berdampak terhadap semakin rendahnya jumlah pengangguran di Jawa Barat. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun