Mohon tunggu...
IDRIS APANDI
IDRIS APANDI Mohon Tunggu... Penulis - Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Penulis 1070 lebih artikel dan 55 buku, trainer menulis, dan mengisi berbagai seminar/ workshop menulis, pendidikan, dan peningkatan mutu guru, baik di daerah maupun nasional.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Komite Vokasi Daerah, Solusi Mengatasi Pengangguran di Jawa Barat?

2 April 2020   16:09 Diperbarui: 2 April 2020   16:16 407
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Komite ini tentunya harus terdiri dari berbagi pemangku kepentingan (stake holder) baik dari unsur pemerintah (dinas-dinas terkait) maupun dari unsur Dunia Usaha/ Industri (DUDI). Dengan kata lain, peningkatan mutu SMK harus dilakukan secara sinergi, kolaboratif, dan terkoordinasi antarberbagai stake holder.

Dalam konteks kurikulum, kurikulum SMK perlu terus dievaluasi, minimal setahun sekali, karena harus memperhatikan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pada saat penyusunan dan evaluasi kurikulum, setiap SMK harus melibatkan DUDI. 

SMK-SMK meminta input profil kompetensi lulusan seperti apa yang diperlukan oleh mereka. Sebagai tindak lanjutnya, SMK bisa saja mengurangi atau menutup program kompetensi yang sudah kurang diperlukan oleh DUDI, melakukan inovasi kurikulum pada program kompetensi yang sudah ada, dan membuka program kompetensi yang baru.

Secara normatif, dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan, SMK bisa mengacu kepada Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. 

Tim pengembang kurikulum SMK sebaiknya bukan hanya terdiri dari guru-guru saja, tetapi juga pakar, ahli, atau praktisi DUDI sesuai dengan program kompetensi yang dibuka di SMK tersebut. 

Dan di era digital saat ini, pengembangan kurikulum SMK tentunya harus memanfaatkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

*Peran DPJB*
Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) sebagai mitra pemerintah provinsi Jawa Barat tentunya mendukung berbagai upaya gubernur Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mutu pendidikan vokasi, karena hal ini menjadi masalah yang perlu menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Gubernur. 

Unsur dari DPJB dengan senang hati jika menjadi bagian dari Komite Vokasi tersebut dan ikut mewarnai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkaitan dengan peningkatan mutu SMK dalam mencapai visi Jabar Juara Lahir Batin. ***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun