Keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Transisi orde lama ke orde baru tahun 1966-1967 para pelajar menyuarakan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, dan saat ini (2019) pelajar turun ke jalan untuk ikut menyuarakan suara publik kepada para wakil rakyat dan pemerintah.
Dalam skala yang lebih kecil, pelajar juga ada yang melakukan aksi unjuk rasa di sekolah, misalnya menuntut penurunan SPP, menuntut guru yang dianggap sewenang-wenang, atau menuntut kepala sekolah lengser karena diduga mengorupsi dana BOS.Â
Aksi unjuk rasa kecil seperti itu tidak banyak mendapatkan perhatian, karena hanya dianggap aksi spontan pelajar, masih berada di lingkungan sekolah serta tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Padahal secara substantif, itu adalah sebuah refleksi dari aspirasi warga negara.
Saya sendiri dalam posisi setuju pelajar melakukan aksi unjuk rasa. Alasannya, selain hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara, dalam konteks pembelajaran, hal tersebut adalah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Bukankah kurikulum 2013 yang saat ini mendorong siswa untuk memiliki keterampilan berpikir kritis (critical thinking)?
Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan abad 21 yang digembor-gemborkan harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Keterampilan abad 21 (4C) meliputi (1) Communication (komunikasi), (2) Collaboration (kolaborasi), (3) critical thinking and problem solving (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), dan (4) creative and innovative (kreatif dan inovatif).
Keempat kemampuan abad 21 tersebut terlihat dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar. Aksi unjuk rasa merupakan sarana mereka untuk menyuarakan (mengomunikasikan) aspirasi mereka. Komunikasi yang mereka lakukan dalam bentuk lisan (orasi), dalam bentuk tulisan berupa poster, atau pun dalam bentuk aksi teatrikal.
Aksi unjuk rasa dilakukan secara bersama-sama antarelemen mahasiswa dan pelajar. Itu adalah bentuk kolaborasi dalam menyuarakan aspirasi. Jumlah massa kadang menjadi ukuran bobot sebuah aksi unjuk rasa. Kalau aksi dilakukan dilakukan oleh segelintir orang kurang mendapatkan perhatian, tapi kalau dilakukan banyak orang, akan lebih mendapatkan perhatian pemerintah.
Suara-suara yang disampaikan oleh mahasiswa dan pelajar merupakan ekspresi kepedulian dan kekritisan mereka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Nurani mereka terpanggil untuk ikut mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak memihak kepada rakyat.
Selama ini mahasiswa dikritik oleh masyarakat karena mereka dianggap tidak peduli terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka lebih senang kongkow-kongkow di caf dan mall, terlena oleh gim online, dan lebih senang menjadi pemandu sorak atau penonton bayaran acara hiburan di stasiun TV.Â
Pada saat mereka turun ke jalan menyuarakan suara publik, mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dikira oleh masyarakat. Kepedulian dan daya kritis mereka masih ada.
Dalam menyuarakan aspirasinya, selain berorasi secara serius dan berapi-api, mereka melakukannya melalui cara-cara kreatif dan inovatif seperti membuat poster-poster yang nyeleneh dan mengundang tawa, seperti "Cukup rambutku yang berantakan, NKRI jangan.", "Aku yang bolos, tapi DPR kok yang bego.", "jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku", "cuti menonton drakor, karena di DPR lebih banyak drama", "kirain hubungan kita saja yang tidak jelas, ternyata DPR juga tidak jelas", dan sebagainya.
