Dimensi Kebijakan yang Perlu Dikaji Ulang
Banyak kebijakan urbanisasi berfokus pada pertimbangan makroekonomi, namun gagal memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok rentan. Misalnya saja, upaya revitalisasi di wilayah perkotaan seringkali mengakibatkan penggusuran paksa terhadap keluarga berpendapatan rendah, yang menjadi tunawisma dan tidak memiliki pilihan yang jelas untuk relokasi atau kompensasi yang adil.
Penting untuk disadari bahwa kemiskinan perkotaan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan; hal ini juga menyoroti masalah ketimpangan struktural. Kota seharusnya menjadi ruang yang inklusif, namun seringkali menjadi sangat eksklusif. Banyak fasilitas umum, seperti perumahan terjangkau dan transportasi umum, masih belum terjangkau oleh masyarakat miskin.
Mengapa Kemiskinan Kota Harus Jadi Prioritas?
Kemiskinan perkotaan merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kejahatan, pencemaran lingkungan, dan melemahnya ikatan masyarakat. Kota yang benar-benar sukses adalah kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya, bukan hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap sumber daya.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru terhadap kebijakan urbanisasi. Kota harus dibangun untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok elit kaya saja. Penting bagi perencanaan kota untuk melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar memandang mereka sebagai korban kebijakan.
Untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, pemerintah harus fokus pada investasi pada perumahan yang terjangkau, peningkatan transportasi umum, dan mendukung sektor informal. Kolaborasi dengan dunia usaha swasta dan organisasi masyarakat sipil juga penting dalam upaya ini.
Masa Depan Kota yang Lebih Adil
Adanya kemiskinan yang dibarengi dengan kemewahan perkotaan merupakan cerminan dari semakin meluasnya ketimpangan. Meski begitu, ini bukanlah akhir. Dengan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat mengembangkan kota yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang.
Tindakan pertama yang perlu diambil adalah mendefinisikan ulang kerangka kebijakan urbanisasi, beralih dari fokus sempit pada konstruksi fisik ke fokus pada pertumbuhan manusia. Kota yang benar-benar maju bukanlah kota yang memiliki menara tertinggi atau kompleks pertokoan terbanyak, melainkan kota yang mampu menumbuhkan kesejahteraan setiap individu yang tinggal di sana.
Memastikan bahwa kebijakan kota dikembangkan dengan keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Suara mereka yang hidup dalam kemiskinan perkotaan harus diakui dan diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
