[caption id="attachment_303557" align="alignnone" width="484" caption="Sumber : Liputan6"][/caption]
Ada-ada saja prilaku elit politik dan penguasa di negeri ini, bukannya fokos dalam mengawasi kebijkan, malah ribut soal penamaan dan istilah serta klaim sebuah program.
Baru-baru ini Pemerintah memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014. JKN resmi dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2 Hari setelah diluncurkan berbai polemik pun bermunculan.
Dianggap sebagai sebuah program yang seksi, elit politik berbondong-bondong klaim program JKN, apalagi jelang Pemilu 2014. Fenomena ini malah dimulai oleh Pemerintahan SBY sendiri, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono yang jarang buka suara seputar persoalan kesejahteraan rakyat dengan lantang menyebutkan satu istilah baru terkait Jaminan Kesehatan Nasional dengan istilah 'SBY Care'.
Hal ini memicu lahirnya beragam komentar, bahkan tak sedikit pula yang mencibir, karena menurut mereka JKN telah dirintis sejak era Presiden Gusdur. bukannya memperbanyak sosialisasi, agar rakyat benar-benar memahami program ini, malah sejumlah elit saling lempar komentar. mulai dari yang mengkiritik istilah SBY Care, sampai menobatkan tokohnya masing-masing sebagai orang yang paling berjuang untuk JKN.
Pakar Politik Universitas Indonesia, Efendi Gazali mengatakan BPJS Kesehatan memiliki riwayat panjang, katadia BPJS Kesehatan mulai digagas ketika era Presiden KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur."Makanya siapapun, apalagi Menko Kesra Agung Laksono, jangan terburu-buru Mengklaim BPJS ini sebagai legacy SBY," Ujar Efendi
Sementara itu Anggota DPR RI Dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menyatakan Pemerintahan Presiden SBY dinilai justru tidak mempedulikan rakyat. "Aku sepakat saja kalau betul-betul care,tapi dia yang anulir UU itu, dari awal itu produk Megawati saat mau turun dari presiden," ujar Ribka
Sejak diberlakukan per 1 Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menimbulkan pemahaman berbeda-beda di kalangan masyarakat, khususnya prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pendaftaran.
Terlepas dari itu semua, kita hanya perlu menyadari sebagai rakyat yang kerap menjadi objek, bukan subjek dari kebijakan pemerintah, harus mengetahui lebih dalam apa yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. karena jelas bagi rakyat adalah kemanfaatan dari program-program tersebut, soal politikus rebutan istilah dan klaim, rakyat tak mau peduli, apalagi menjelang Pemilu. semua cara akan dilakukan oleh politikus di negeri ini.
