Indonesia sedang menghadapi era transisi kepemimpinan. Transisi kepemimpinan ini dilakukan serentak untuk memilih presiden, anggota dpr, dpd, dan dprd melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu dianggap sebagai mekanisme legitimasi aspirasi rakyat untuk mendudukkan seseorang dalam sebuah jabatan publik. Kanal aspirasi melalui partai politik hingga saat ini masih merupakan pilihan yang dipilih sebagai mekanisme politik yang sah. Sehingga seluruh partai politik bergegas membenahi diri dan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam kancah percaturan politik dalam pemilihan umum.
Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen politik, sudah sewajarnya menghasilkan sebuah sistem kaderisasi politik yang baik. Partai politik harus menciptakan sistem yang memungkinkan mencetak kader-kader terbaik untuk menduduki posisi-posisi strategis di lembaga kenegaraan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kader yang menduduki posisi strategis haruslah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang meumpuni dalam menjalankan amanahnya.
Melihat realitas yang terjadi di Indonesia, sistem kaderisasi partai belum berjalan secara optimal. Ini ditandai dengan maraknya gejala personalisasi organisasi. Organisasi, tidak hanya partai politik, menggantungkan operasional organisasinya hanya pada segelintir orang bahkan tidak sedikit yang sebatas mengandalkan figuritas personal tokohnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kaderisasi partai belum optimal mencetak kader-kader partai yang siap menjalankan roda organisasi partai dan mampu membawa partai politik pada pola organisasi modern.
Gejala personalisasi dalam sebuah organisasi juga dapat dirasakan pada organisasi-organisasi diluar partai politik. Organisasi di bidang keagamaan misalnya seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan lainnya dengan tingkat yang bervariasi masih menunjukkan pola personalisasi yang kuat. Ini diindikasikan dari struktur kepengurusan organisasi maupun dari gaya operasional organisasi. Bahkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial, juga mengindikasikan gejala serupa. Tidak sedikit organisasi yang bubar setelah pemimpinnya meninggal dunia.
Pada partai politik misalnya, masih dijumpai pengurus partai yang memperlakukan kepentingan organisasi bercampur dengan persoalan personal. Pengisian struktur organisasi oleh kerabat dekat bahkan anggota keluarga, rangkap jabatan pengurus struktur partai sekaligus sebagai pejabat eksekutif dan namanya tertera dalam daftar calon legislatif untuk periode selanjutnya menjadi hal yang tidak sulit ditemui di dalam mekanisme partai yang ada. Meskipun pada tingkatan yang bervariasi, gejala personalisasi dapat ditemukan pada pelembagaan partai-partai seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),dan partai lainnya. Dinamika partai juga dihiasi dengan perbedaan pandangan yang tajam bahkan menyebabkan perpecahan. Ada juga partai yang tidak berhasil dalam mengelola kongres, muktamar, atau musyawaah nasional dalam melakukan suksesi kepemimpinan.
Format sistem kaderisasi partai harus disusun sebaik mungkin. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai politik sebagai pemimpin di masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karir politiknya. Sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintah sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah yang besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis. Hal tersebut untuk menghindarkan potensi terjadinya misbruik van recht atau detournement de pouvoir dalam konteks nepotisme.
Melihat peran dan fungsi partai politik sebaiknya minimal ada tiga kategori kader partai politik yang disiapkan. Pertama kader partai politik yang disiapkan untuk mengelola partai secara profesional. Orientasi karirnya diarahkan untuk menjadi pengurus partai dan mengisi jabatan di struktur-struktur partai agar roda organisasi partai politik berjalan optimal. Kedua kader partai politik yang disiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan dalam hal ini yang bersifat eksekutif. Orientasi karirnya diarahkan untuk mengisi jabatan politis di pemerintahan sehingga kader tersebut perlu dipersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang yang akan dipimpin dari cara berpikir sistem, manajemen strategis, hingga beberapa hal yang terkait teknis secara umum. Hal ini agar menjamin kader partai yang duduk di jabatan eksekutif memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Ketiga adalah kader partai politik yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif. Kader politik tipe ini dipersiapkan untuk melakukan peran di lembaga legislatif sehingga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap konstituen, pengelolaan aspirasi masyarakat, analisis kebutuhan perundangan, kemampuan untuk melakukan legislasi perundangan, dan menjalankan fungsi legislatif lainnya secara optimal. Sehingga seluruh kader yang menempati posisi strategis baik di partai, eksekutif, maupun legislatif adalah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
Berangkat dari realitas yang ada, nampaknya partai politik saat ini perlu memikirkan dengan serius sistem kaderisasinya. Pembenahan dalam sistem kaderisasi partai politik diharapkan dapat menjadi sarana katalisator dan akselerator kepemimpinan yang baik di masa depan. Partai dengan sistem kaderisasi yang baik merupakan syarat untuk menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa yang terbaik, sehingga pada gilirannya mampu membawa bangsa ini melalui tahap demi tahap perbaikan menuju negara yang berketuhanan yang maha esa, berkeadilan, dan berkesejahteraan sesuai dengan amanat pendirian negara ini.
Dony Septriana Rosady, dr., MHKes. Peneliti IDEAS
