Kemajuan sebuah bangsa sangat terkait dengan kemajuan pembangunannya. Pembangunan yang dimaksud tidak terbatas pada pembangunan dalam sektor ekonomi saja, namun lebih dari itu termasuk didalamnya pembangunan dalam sektor sosial maupun politik. Di era otonomi daerah maka pembangunan sosial politik ini merujuk pada pembangunan dalam skala makro maupun mikro, skala nasional hingga skala daerah. Pembangunan tidak lagi hanya menanti “instruksi” dari pusat melainkan juga mendorong terjadinya pembangunan dari arus bawah, dari pelosok-pelosok desa.
Masyarakat kini mengalami transisi menuju masyarakat madani. Masyarakat madani yang dipahami sebagai masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapatnya serta mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dalam posisi tersebut, pemerintah mengambil peran untuk memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk berkreativitas dalam mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Kondisi ini menantang lembaga-lembaga demokrasi untuk mampu mengejawantahkan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk program-program pembangunan.
Pada beberapa negara di dunia terdapat berbagai bentuk pelembagaan demokrasi, salah satunya adalah partai politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi sekaligus peran yang sangat penting. Partai politik dianggap sebagai representasi resmi aspirasi masyarakat, menjadi penghubung antara proses-proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga banyak para ahli berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Schattscheider dalam bukunya The Semisovereign People: A realist’s view of democracy in America mengatakan bahwa political parties created democracy. Dari penjabarannya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelembagaan partai politik perlu diperkuat sebagai salah satu pilar penyokong demokrasi, tujuannya tidak lain untuk menciptakan sistem politik yang demokratis.
Pelembagaan partai politik yang dikuat di dalam masyarakat madani merupakan kondisi ideal dimana partai politik menjadi lembaga legitimasi aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partai politik hadir melakukan peran utamanya sebagai penghubung antara proses-proses pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga partai mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Miriam Budiardjo mengatakan setidaknya ada empat fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, juga sebagai sarana pengatur konflik.
Partai berperan untuk melakukan akulturasi kepentingan, menangkap aspirasi rakyat kemudian menjabarkannya sebagai rancangan program partai kedepan. Berbagai aspirasi tersebut diserap, dianalisis, kemudian diejawantahakan dalam bentuk ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik. Dengan konsep yang ada, hasil dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, partai melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau bahkan mengirimkan kader terbaiknya di pemerintah untuk memperjuangkan kebijakan partai berbasis aspirasi masyarakat.
Partai politik perlu mengambil peran dalam melakukan upaya sosialisasi politik. Hal ini dilakukan untuk sosialisasi terkait ide gagasan, visi, dan kebijakan strategis yang diambil dan dipilih oleh partai kepada konstituennya. Harapannya sosialisasi yang dilakukan berbagai partai tentang ide gagaan, visi, dan kebijakan-kebijakan strategis kepada masyarakat dapat memberikan gambaran tentang format pemerintahan kedepan yang hendak dibangun melalui partai. Masyarakat yang disuguhkan ide gagasan berbagai partai akan memilih dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperbandingakan ide gagasan yang satu dengan yang lainnya. Harapannya, partai politik yang terpilih adalah partai politik yang mampu menawarkan ide gagasan terbaiknya.
Disamping sosialisasi tentang ide gagasan, visi, serta kebijakan strategisnya, partai diharapkan mampu melakukan sosialisasi dalam rangka pendidikan politik. Pendidikan politik mutlak dilakukan agar masyarakat mampu menyadari tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Hal ini diyakini berkorelasi positif terhadap kesadaran politik dan kualitas sistem politik. Partai politik sebagai intermediate structure atau struktur perantara harus mampu menjembatani antara lembaga kenegaraan dan masyarakat sipil, serta mampu membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.
Fungsi rekrutmen politik melalui partai politik juga perlu menjadi perhatian bagi setiap partai politik. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai kendaraan resmi yang sah secara hukum untuk menyeleksi dan mendudukkan kader-kader pemimpin negara dalam berbagai jenjang maupun berbagai posisi tertentu. Posisi yang diisi melalui mekanisme politik biasanya terkait dengan jabatan-jabatan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk di kementrian misalnya, satu-satunya jabatan yang bersifat politik adalah menteri. Selebihnya untuk jabatan yag bersifat teknis-administratif diisi oleh pegawai negeri sipil yang profesional atau aparatur pegawai sipil yang profesional, diseleksi melalui mekanisme kepegawaian dengan sistem seleksi yang profesional.
Fungsi yang juga penting adalah fungsi pengatur dan pengelola konflik yag terjadi di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada berbagai kepentingan yang perlu dialurkan dalam kanal politik yang tepat. Keberagaman partai politik yang hadir dalam sistem politik demokrasi memungkinkan kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingannya melalui polarisasi partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan benturan dan gesekan di masyarakat karena perbedaan nilai, kepentingan yang cenderung bersaing dan bertabrakan.
Peran penting partai politik untuk menjembatani keselarasan antara aspirasi masyarakat, ide gagasan partai politik, dan kebijakan negara akan menjadikan lembaga partai politik semakin kuat. Jika salah satu komponen rusak atau tidak berjalan maka ada efek domino yang akan terjadi. Masyarakat kian apatis, partai politik tidak mendapatkan kepercayaan rakyat, bahkan negara membuat kebijakan yang menyimpang. Dengan demikian partai politik menghadapi tantangan besar sekaligus kesempatan untuk berbenah dalam menyongsong masyarakat yang kian kritis. Masyarakat madani, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ditambah penguatan lembaga partai politik merupakan modal yang besar bagi sebuah bangsa untuk bangkit menyongsong masa depannya.
Dony Septriana Rosady, SIP, MH Peneliti IDEAS
