Demo Tolak Kenaikan BBM Makin Marak

Memperhatikan reaksi masyarakat tentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang sedianya diberlakukan mulai 1 April 2012 mendatang, makin hari nampaknya tambah meluas saja, aksi turun jalan (demonstrasi)  yang  dilakukan oleh masyarakat. Padahal secara implisit sudah diberikan penjelasan latar belakang atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah lebih memilih opsi menaikkan harga BBM ber-subsidi dari pada opsi lainnya tentang kebijakan BBM.

Di kota Medan Sumatra Utara hari ini, ribuan masa berdemo, tolak kenaikan harga BBM. Mengepung kantor Gubernurnya. Tak pelak lagi maka seribu anggota Polisi dan TNI dikerahkan untuk mengantisipasi jalannya demo masyarakat. Di Kota Makassar Sulawesi Selatan juga hari ini, para anggota Polisi dan TNI berjaga- jaga dengan senjata lengkap siap mengamankan dan mengendalikan gelombang aksi demo pemuda dan mahasiswa. Targetnya menjaga ketat dan melindungi sejumlah SPBU yang berdekatan dengan kampus, kalau-kalau terjadi aksi anarki dalam demonstrasi tersebut. Sedangkan di ibu kota Jakarta Selasa, 27/3'12, besok, juga akan terjadi gelombang unjuk rasa besar- besaran dari elemen masyarakat, buruh dan pemuda/ mahasiswa, untuk menentang kenaikan harga BBM. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa ujuk rasa ini ber-potensi menimbulkan kerusuhan.  Untuk mengantisipasi ini, sejumlah 7.281 personil anggota Polisi dan TNI hari ini, mengadakan apel pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Komplek Monumen Nasional (Monas). Para personil Polisi dan TNI diperlengkapi dengan senjata laras panjang.

Sementara itu dari fihak Demokrat, melalui Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khoiron, Senen (26/3)  menyatakan bahwa maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, dinilai bernuansa politik. Terkesan provokatif dan keluar dari kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Menurutnya rencana pemerintah menaikkan harga BBM semata- mata demi kepentingan perekonomian nasional, kepentingan bangsa dan rakyat. "Kebijakan itu sudah melalui proses  bersama, pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi VII DPR." Ujarnya.

Pada titik ini, menimbulkan pertanyaan bahwa jika begitu mana yang benar. Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut mungkin, berikut ini perlu disimak, yaitu tayangan Metrotvnews (Bedah Editorial Media Indonesia) pagi tadi, yang bertema 'Menjinakkan Mahasiswa.' Dikatakan bahwa dalam sejarah politik kontemporer dinegeri ini,  nyaris tidak pernah lepas dari upaya menjinakkan pemuda dan mahasiswa yang melawan kekuasaan. Nuansa menjinakkan pemuda dan mahasiswa ini kini sedang dicurigai tengah terjadi,  terkait dengan keberangkatan 87 pemuda dan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) ke China sejak Kamis (22/3).  Momentum mana didalam negeri, pemuda dan mahasiswa beserta elemen masyarakat lainnya sedang bergerak menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah. Bagi mereka yang tengah memprotes kebijakan pemerintah, menilai bahwa pemuda dan mahasiswa yang memenuhi undangan ke China tersebut sebagai pengkhianat, karena mereka dapat dibeli dan telah meninggalkan garis perjuangan. Namun demikian sejumlah BEM yang besar- besar seperti yang dari UI dan ITB dan lainnya masih solid.  Mereka yang ikut ke Cina itu hanya sebagian kecil pemuda dan mahasiswa, sedangkan yang mayoritas masih tetap utuh.  Disebutkan juga bahwa kebijakan menaikkan harga BBM jelas kebijakan yang mengundang kontroversi dan selalu mendapatkan perlawanan dari pemuda dan mahasiswa. Sedangkan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan kebijakan itu dikalangan pemuda dan mahasiswa dengan memberikan penjelasan yang logis dan realistis. Upaya menjinakkan pemuda dan mahasiswa untuk mengelak dari resiko kebijakan tidak berhasil. Memang pada hakekatnya memimpin dan memerintah itu penuh dengan resiko dan pengorbanan, dibalik amanat terkandung tanggung jawab. Demikian disebutkan diakhir acara dialog-interaktif  Metro Tv yang berdurasi satu jam itu.

Hal yang dapat penulis simpulkan antara lain, mungkin..  bahwa, adanya aksi unjuk rasa  makin marak adalah karena ketidak mampuan atau kurang adanya penjelasan yang logis dan realistik dari pemerintah terkait rencana kebijakan  penaikan harga BBM bersubsidi.  Ini dapat dipelajari dari jalannya rapat yang alot di Badan Anggaran DPR yang membahas tentang Subsidi Energi, sampai dengan hari ini (26/3) belum kunjung mendapat keputusan.