Implementasi E-Government di Indonesia dalam Rangka Menuju Dunia Digital

Di masa pandemi covid-19 telah memberikan dampak positif terhadap implementasi e-government di seluruh negara salah satunya yaitu Indonesia. E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Indonesia tengah bersiap dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien menuju dunia digital.

E-government mengedepankan nilai-nilai integritas, transparan serta kejujuran dalam setiap implementasi pelayanan publik. Di era digitalisasi ini semakin tumbuh kesadaran dalam memprioritaskan nilai kebaikan dengan pendekatan prinsip jauh lebih utama daripada melahirkan banyak aturan. E-government diharapkan membawa Indonesia kepada dunia digital yang akan membawa banyak perubahan, salah satunya yaitu untuk menerapkan praktik pelayanan pemerintah dan pelayanan publik di masa depan menjadi lebih baik.

Perkembangan e-government telah memacu pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi  diseluruh aspek tata kelola pemerintahan. Pengembangan e-government ini bukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik saja akan tetapi juga untuk mengevaluasi dan mengakselerasi sistem manajemen aparatur pemerintah serta reformasi kepegawaian.

E-government dalam bidang pemerintahan adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan untuk membantu meningkatkan kinerja pada sektor-sektor yang lainnya. Sedangkan dalam bidang pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi biaya-biaya administrasi yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya pelayanan publik yang berbasiskan pada teknologi informasi akan memutus mata rantai suap yang selama ini menghantui birokrasi di Indonesia.

Teknologi informasi juga berperan besar dalam meningkatkan pola-pola hubungan antara pemerintah dengan berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemerintah dan dimudahkan untuk memberikan kritik dan saran apabila terdapat kebijakan atau keputusan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat. Pola hubungan antara pemerintah dengan pemerintah dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis antar instansi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.