Pemerataan Transportasi Umum

Pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di Indonesia untuk Mengurangi Polusi Serta Kemacetan (SDG 11).

Guratan Tinta Menggerakkan Bangsa

NAMA : IRSYADUL IBAD I’TISHOM
FAKULTAS : VOKASI
PRODI : D4 KESELAMATAN DAN KESEHATAN   KERJA
TEMA : LINGKUNGAN SEBAGAI PIHAK PRO

Transportasi kereta api telah menjadi bagian integral dari sistem transportasi modern di negara-negara maju. Dalam mengatur pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain, negara-negara maju bersaing untuk menyediakan layanan transportasi yang cepat, aman, dan efisien bagi masyarakatnya. 

Kualitas sistem transportasi suatu negara juga menjadi indikator kemajuan suatu negara

Semua orang tahu bahwa kereta api telah menjadi alat transportasi penting di Indonesia. Di Indonesia, upaya membangun infrastruktur transportasi sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Dari tahun 1864 hingga 1875 kota-kota besar di Jawa mulai dihubungkan dengan kereta api, begitu pula Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914) dan di Sulawesi (1914). 1922). Sementara di Kalimantan, Bali dan Lombok, kajian kemungkinan pemasangan rel kereta api sudah dilakukan, namun belum sampai tahap konstruksi.



Hal ini memicu masalah di mana banyak tempat yang masih belum dapat menggunakan kereta api sebagai transportasi umum para masyarakat dikarenakan rel kereta yang belum terkontruksi dan dibuat dengan baik dan benar. Selain itu, kita tidak dapat menjadikan kereta api sebagai patokan sebab tujuan stasiun-stasiun baru yang masih relatif sedikit dan bisa jadi memperpanjang dan memperlambat mobilitas para masyarakat setempat menuju tempat tujuan yang diinginkan.



Opini-opini terhadap isu pemerataan transportasi umum berbasis rel di Indonesia untuk mengurangi kemacetan telah melayang secara bebas dan muncul dari beberapa sudut pandang. 

Berikut merupakan sudut pandang yang ingin saya sebarkan.

1. Pengurangan Fleksibilitas: Beberapa orang berpendapat bahwa transportasi umum berbasis rel cenderung memiliki jadwal yang kaku dan terbatas. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas individu dalam merencanakan perjalanan mereka. Misalnya, jika seseorang memiliki kebutuhan mendesak atau perubahan rencana secara mendadak, transportasi umum mungkin tidak dapat mengakomodasi dengan baik.

2. Kapasitas Terbatas: Meskipun transportasi umum berbasis rel mampu mengangkut banyak penumpang sekaligus, ada kemungkinan bahwa kapasitasnya tidak selalu cukup untuk memenuhi permintaan pada jam-jam sibuk. Ini dapat mengakibatkan kerumunan di stasiun dan kereta, yang pada akhirnya dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak efisien.

3. Keterbatasan Rute: Sistem transportasi umum berbasis rel mungkin memiliki rute yang terbatas atau tidak mencakup seluruh wilayah kota atau daerah. Ini dapat menyulitkan bagi mereka yang tinggal di luar rute-rute tersebut, atau bagi mereka yang harus berpindah dari satu moda transportasi ke mode lain untuk mencapai tujuan akhir mereka.

4. Investasi Awal yang Besar: Pembangunan sistem transportasi berbasis rel memerlukan investasi awal yang besar dari pemerintah. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dana ini bisa lebih baik digunakan untuk mengatasi masalah lain yang juga mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan.

5. Dampak pada Usaha Kecil dan Menengah: Pembangunan rel kereta api seringkali membutuhkan pembebasan lahan, yang dapat berdampak pada usaha kecil dan menengah yang berada di sekitar jalur rel yang dibangun. Pembebasan lahan ini dapat mengakibatkan penutupan usaha dan hilangnya mata pencaharian bagi sejumlah orang.

6. Alternatif Teknologi: Beberapa orang berpendapat bahwa solusi modern seperti penggunaan aplikasi transportasi berbasis digital, layanan ridesharing, atau kendaraan listrik dapat menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan efisien dalam mengatasi masalah kemacetan. 

Mereka berpendapat bahwa inovasi dalam teknologi transportasi dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, alangkah baiknya kita dapat meninjau balik isu pemerataan ini dan mencari jalan tengah agar dapat menjadi hal yang terbaik untuk Indonesia.