Ilustrasi - hacker (Shutterstock)
Hari ini sampai besok, ratusan penggiat komputer alias para hacker Indonesia yang ada di seluruh dunia akan bermaraton membuat applikasi program komputer dengan benang merah Keterbukaan Informasi dan Antikorupsi. Sudah terdaftar 720 hacker (atau lebih tepat disebut developer/programmer/maker aplikasi komputer) tersebar di 12 negara dunia siap berkompetisi bikin aplikasi.
Oya, 720 hacker yang tergabung dalam 270 tim adalah orang Indonesia, masih memegang pasport Indonesia, yang mungkin kuliah atau mencari makan di negeri Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan tentu saja dari Indonesia. Dari Indonesia kabarnya ada cukup banyak tim yang ikutan, termasuk Tim Tobat yang terdiri dari saya, Ajie Pratama, Christie Kirana, dan Andre Christoga. Ulasan tentang Andre Christoga bisa dibaca lebih lanjut di sini, sini, dan sini.
Mengapa acara ini penting?
Di era teknologi ini, tidak ada manusia yang bisa lepas dari berbagai devices teknologi, handphone, televisi, alat rumah tangga, dan komputer. Dan ibarat pisau, teknologi bisa dipakai untuk kebaikan, dan bisa juga untuk kejahatan. Yang kita mau dan aminkan, teknologi dimanfaatkan untuk melancarkan kegiatan sehari-hari, di rumah, di kantor, di bisnis. Namun yang saat ini tengah bergelora adalah kelompok manusia jahat dan rakus yang menguasai dan mengerti teknologi untuk menipu, membohongi, merusak, menghancurkan orang lain, perusahaan lain, bahkan negara lain.
Kasus rekaman Papa Minta Saham bisa menjadi bergulir hangat dan perdebatan panjang, karena seseorang merekam pembicaraan dengan handphone yang diletakkan di atas meja. Rekaman yang lengkapnya lebih dari 1 jam itu tentu memerlukan gadget yang lumayan canggih sehingga bisa merekam sampai suara sehalus mungkin (biasanya giliran ngomong yang rahasia, manusia akan memelankan suaranya). Justru karena itulah rekaman Papa Minta Saham menjadi hasil rekaman paling fenomenal tahun 2015.
Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang sedang diobok-obok oleh DPR. KPK yang punya senjata ampuh, melakukan penyadapan, merekam dan mengintili para tersangka koruptor, saat ini tengah dikeroyok DPR supaya tidak bebas menggunakan senjatanya. Satu draft UU yang tengah diajukan DPR untuk "Perbaikan" KPK adalah keharusan untuk melakukan Permintaan Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebelum melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan.
Jelas DPR mati-matian mau mencabut UU KPK (UU no 30 Tahun 2002) Pasal 12 ayat (1) huruf a “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”) dan akan "diperbaiki" dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a yang menyatakan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri.
White-Hacker & Black-Hacker
Dua orang Hacker Senior, Frans Thamura dan Imanzah "Iboy" Nurhidayat" ketika ngobrol ringan dengan saya sering mengingatkan, hacker itu manusia juga, ada yang white-hacker dan black-hacker.
- White-hacker menggunakan kemahirannya untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas, menyederhanakan, dan mempermudah pengguna komputer mendapatkan informasi dan pekerjaan.
- Sedangkan black-hacker sebaliknya. Mereka masuk ke jaringan komputer yang biasanya, bukan hak dan wewenangnya untuk mencuri atau merusak yang ujung-ujungnya cuma menghasilkan keuntungan buat si black-hacker sendiri atau kelompoknya.
- Karena itu wajib hukumnya para hacker ini terutama yang muda-muda diberi wadah untuk menyalurkan kecerdasannya agar menghasilkan kebaikan bagi masyarakat. Itulah motivasi saya dan tim ikutan di acara yang bertajuk Hackathon Merdeka 3.0 yang khusus menggagas aplikasi menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia.
Diawali dengan tantangan, "Apakah kamu punya ide untuk membantu menyelesaikan permasalahan korupsi dan membangun integritas dalam masyarakat, institusi, dan pemerintahan Indonesia? Tantangan apa yang bisa kita atasi melalui Hackathon Merdeka 3.0?"
