Mohon tunggu...
Ibu lanaga
Ibu lanaga Mohon Tunggu... Wiraswasta - Head of Sekolah Ibu Peradaban

Ibu rumah tangga yang biasa berdiskusi

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Sesat Demokrasi dan Urgensi Kesadaran Politik Peradaban

1 November 2024   09:10 Diperbarui: 1 November 2024   09:10 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Sesat Demokrasi dan Urgensi Kesadaran Politik Peradaban


oleh: IbuLanaga

Harapan Kosong Demokrasi: Sebuah Pengantar

Kembali, pesta demokrasi menjanjikan harapan. Pemilu presiden awal tahun lalu dengan berbagai drama politiknya telah secara resmi menghasilkan satu kabinet baru, Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Prabowo - Gibran; kabinet gemoy yang sarat dengan bagi-bagi kue kekuasaan. Kepemimpinan baru dengan tim kabinetnya ini pun menjanjikan harapan-harapan yang bisa dipastikan hanyalah bualan.

Tidak hanya di level pemerintahan pusat, pesta demokrasi pun berlangsung di daerah. Parpol-parpol berebut kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang secara serentak diselenggarakan pada bulan November 2024 mendatang. Rayuan para calon pun disampaikan baik dalam visi misi maupun debat pilkada. Hasil akhirnya, bisa dipastikan rakyat kembali menjadi korban.

Secara global, tidak kurang dari 40 negara di dunia menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Lebih dari 4 milyar orang populasi dunia terlibat dalam pesta demokrasi.  Sebagai gambaran, dari 10 negara dengan jumlah populasi paling besar di dunia, tujuh di antaranya menyelenggarakan pemilu tahun ini. Ketujuh negara itu adalah India, Amerika serikat, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Rusia, dan Mexico. Tentu, pemilu AS sebagai kampiun demokrasi menyita perhatian dunia. Akankah berbagai pemilu di dunia khususnya AS akan membawa dunia pada keadaan yang baik? Bisa dipastikan tidak.

Demokrasi, Kepemimpinan Peradaban Barat, dan Kompleksitas Penderitaan Dunia Islam

Demokrasi, sejak kemunculannya sebagai sebuah sistem politik pemerintahan yang merupakan bagian dari ideologi kapitalisme sekuler telah membawa bencana besar bagi umat manusia khususnya dunia Islam. Betul memang bahwa demokrasi telah mengantarkan Barat keluar dari kediktatoran pemerintahan teokrasi dan menuju kebangkitan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kebangkitan tersebut adalah kebangkitan semu. Demokrasi yang juga sepaket dengan konsepsi politik kapitalisme sekuler lainnya juga telah menjadikan Amerika Serikat muncul sebagai Adidaya yang memimpin peradaban baru, peradaban kapitalistik materialistik. Sementara dunia Islam, semenjak mengadopsi demokrasi, Umat semakin jatuh dalam keterpurukan, masuk dalam permainan kepentingan negara-negara Barat.

Tidak ada tragedi yang sangat besar sekaligus memilukan bagi Dunia Islam kecuali runtuhnya Khilafah Islam. Keruntuhan Khilafah menimbulkan dampak malapetaka dahsyat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yakni munculnya penguasa yang menjadi agen negara kafir imperialis dan adanya penerapan sistem kufur di tengah-tengah umat.

Dua musibah itu menimpa umat Islam di seluruh dunia. Musibah pertama, yakni penguasa yang menjadi agen Barat. Di Indonesia, keberpihakan penguasa terhadap kepentingan asing begitu kuat, tercermin dalam berbagai kebijakan yang ada, yaitu liberalisasi sektor minyak dan gas, sekularisasi pendidikan, dsb. Sementara itu, di negeri muslim lainnya, salah satu contoh nyata pengkhianatan penguasa Muslim adalah membiarkan pembantaian Muslim Palestina oleh entitas zionis Yahudi, pembantaian yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Bahkan kini invasi militer meluas hingga Lebanon. Konon, mereka hendak membangun Israel Raya yang membentang dari Lebanon ke Arab Saudi!

Musibah kedua yang menjadi tragedi bagi kaum muslimin adalah penerapan sistem dan aturan kufur di negeri-negeri Islam. Secara faktual, dalam hal sistem politik, tidak ada satu pun negeri Islam yang menerapkan sistem Islam. Kebanyakan mereka menerapkan sistem republik yang berlandaskan demokrasi sekuler dan sistem monarki (kerajaan). Akibatnya, lahir dari sistem politik tersebut sistem hukum dan aturan yang tidak berlandaskan Islam. Di Indonesia, misalnya, setelah sekian lama menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda, pada tahun 2023 disahkan KUHP menjadi UU No. 1/2023 yang diklaim buatan bangsa Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan KUHP warisan Belanda, KUHP versi Indonesia ini pun banyak yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti pasal-pasal tentang pornografi, perzinaan, minuman keras, dan lainnya. Selain KUHP, banyak lagi undang-undang yang berlaku di Indonesia yang bertentangan dengan Islam. Negara Arab Saudi yang dikenal publik sangat memegang prinsip Islam ternyata dalam hal yang paling fundamental, yakni sistem politik, mengadopsi sistem monarki absolut atau kerajaan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariah Islam. Belum lagi sistem sosial yang semakin liberal, dan militer yang terikat dengan Barat. Seiring berjalannya waktu, proses demokratisasi pun terjadi di Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Gelombang Arab Spring menjadi momen tumbuhnya demokrasi di kawasan Timur Tengah.

Mengapa Umat Menerima Demokrasi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun