PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM?

Effendi: "Saya Dianggap Goyang Jokowi"

Oleh Ibnu Purna

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jokowi dan JK berhasil dan dilantik menjadi Presiden dan Wapres pada tanggal 20 Oktober 2014 karena diusung oleh Parpol PDIP dan partai pendukung lainnya. Secara logika politik, tentunya PDIP dan koalisinya yang disebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kini telah menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, sedangkan partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi partai diluar pemerintah.

Oleh karena itu sungguh mengherankan ketika sejumlah politisi dari PDIP menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan mengurangi atau mencabut subsidi BBM. Itulah sebabnya Rakyat Merdeka (5/11/14) menurunkan tulisan dihalaman muka (headline) berjudul "Aneh, Kok Tolak Kenaikan BBM. PDIP Ngelawak Apa Sandiwara". Padahal sudah banyak analisa para ekonom, sejak pemerintahan SBY-Budiono, yang menyebutkan bahwa subsidi BBM banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah keatas.  Lagipula defisit APBN akibat besarnya subsidi BBM sudah sangat memberatkan keuangan pemerintah. Apabila subsidi BBM tidak dikurangi atau dihapus, jangan-jangan pemerintah sudah tidak punya anggaran lagi untuk bayar gajih PNS pada awal Januari 2015. Dengan dikurangi atau dicabutnya subsidi BBM tersebut, maka sebagian dana subsidi BBM tersebut akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam rangka persiapan kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi senin lalu (3/11/14) telah meluncurkan program bantuan tunai kepada masyarakat luas yang berpenghasilan rendah. Masyarakat yang diperhitungkan akan rentan akibat kenaikan harga BBM. Program yang diluncurkan meliputi perlindungan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS)

Politisi PDIP yang jelas-jelas menolak kenaikan BBM, dan sudah menyampaikannya di media massa, adalah Effendi Simbolon dan Rieke Dyah Pitaloka. Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon itu menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang begitu bernafsu menaikkan harga BBM bersubsidi. Effendi tak mengetahui kalau ada kepentingan bisnis di balik nafsunya JK tersebut. Menurutnya yang membuat rencana kenaikan harga BBM itu adalah para menteri yang tidak ada unsur PDIP di dalamnya. Simak http://nasional.inilah.com/read/detail/2151474/pdip-sofyan-rini-dan-sudirman-orangnya-jk. Menurut Effendi, sepanjang tidak ada langkah-langkah kongkret dari Jokowi untuk membenahi sektor energi , dia akan tolak kenaikan BBM. "Tapi dengan adanya kritik ini saya dianggap menggoyang Jokowi," kata politikus Banteng ini di Rakyat Merdeka (6/11/2014)

Sementara itu politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menolak rencana pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Rieke dalam kicauannya di akun Twitter, @Rieke_diah, pencabutan subsidi BBM akan menimbulkan efek domino kepada rakyat kecil. Seperti akan naiknya harga kebutuhan pokok yang pasti akan meresahkan rakyat kecil. Simak http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/04/nei2kl-rieko-diah-pitaloka-tolak-bbm-dinaikkan

Dua politisi ini memang dikenal vokal sejak era pemerintahan SBY-Budiono. Kalau mereka ini menentang rencana mantan Presiden SBY menaikkan harga BBM itu adalah hal yang lumrah, tapi kalau mereka menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JW ini memang mengherankan. Seharusnya mereka mendukung dan menjelaskan kepada masyarakat luas, termasuk mahasiswa yang mulai unjuk rasa, mengapa pemerintah harus menaikkan harga BBM yang rencananya akan dilakukan pada bulan November 2014 ini.

Agar tidak membingungkan masyarakat, seharusnya Ketua Umum PDIP Megawati segera mengklarifikasi, apakah pernyataan kedua politisi banteng diatas merupakan pendapat pribadi atau pendapat partai. Memang akan menjadi ujian berat bagi  pemerintah menghadapi tentangan masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Hari ini saja (5/11/2014) kita menyaksikan di TV adanya unjuk rasa yang berakhir ricuh di Makassar yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Tapi kalau pemerintah sudah mantap dan solid didukung oleh PDIP dan KIH, tentunya rencana ini akan berjalan lebih lancar. Mudah-mudahan. (Baca artikel lain di ibnupurna.id)