Hukum dalam Kemajemukan yang Membawa Kebhinekaan

Indonesia saat ini sedang dalam masa kritis. Paradigma yang bermunculan ketika kata “kritis” diutarakan adalah keadaan gawat yang sedang melanda pada bangsa ini. Bagian mana yang menyebabkan kegawatan ini terjadi? Isu mengenai kemajemukan Indonesialah yang sedang dalam menjalani masa kritis tersebut. Kemajemukan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat, suku bangsa, agama, dan budaya menjadi tren perbincangan dikalangan masyarakat luas dewasa ini.

Kita tidak usah menutup-nutupi apa yang sedang terjadi saat ini. Contoh konkret adalah masalah Gubernur non-aktif Basuki Tjahya Purnama atau biasa dipanggil dengan Ahok. Ini merupak contoh masalah yang pelakunya tidak menghargai kandungan kemajemukan Indonesia. Tidak sepatutnya kita menghina atau merendahkan suatu golongan karena jika kita melakukan hal tersebut hilanglah rasa hormat kita terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut. Hakikat terciptanya puspawarna kehidupan khususnya pada bangsa Indonesia ini adalah untuk saling mengenal dan saling menghargai. Bukan malah sebaliknya yang menyebabkan kebencian antar sesama dan ditambah dengan suasana politik yang kental.

Melihat keadaan yang saat ini sudah terjadi, hal yang dilakukan khusunya dari sudut pandang pemerintahan adalah harus ada penegakan hokum atau law inforecement yang jujur dan adil. Hukum dan segala prosesnya yang tanpa pandang bulu baik pelakunya pejabat, orang biasa, orang besar, orang poltik, ataupun orang kecil, sehingga bisa menjamin setiap lapisan masyarakat mendapat porsi yang sama di mata hukum. 

Selain dari segi pemerintahan, kita sebagai masyarakat Indonesia harus meningkatkan wawasan nusantara dalam menyikapai kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai hal yang dianggap semenjana atau sepele malah menjadi senjata makan tuan yang menyebabkan disintegrasi social. Kita jadikan kemajemukan ini menjadi abhati yang dapat membawa kita menuju arah kebhinekaan tunggal ika yang sebenarnya.