Sebagai warga negara Indonesia, saya menghargai keputusan pemerintah yang disahkan atas berbagai pertimbangan, salah satu nya seperti Ulasan singkat Presiden Joko Widodo dalam akun Facebooknya. Â Â Â Â Â Joko Widodo (18-11-2014): Langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran. Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Dengan kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan.
Keputusan ini bukanlah hal yang gampang dan diputuskan sesuka hati. Contohnya saja, menyikapi Mafia Migas yang selama ini bereaksi menimbun pasokan minyak demi keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya sehingga masyarakat tidak menikmati subsidi yang sesungguhnya telah disediakan oleh Pemerintah. Di sana sini Minyak bersubsidi masih saja langka, jika pun ada mungkin harga mahal. Contohnya di daerah Nusa Tenggara Timur bebrapa waktu lalu saya tonton melalui berita yang disiarkan oleh sebuah stasiun TV, harganya mencapi sekitar 70 ribu/l. Lalu kemanakah minyak yang selama ini sangat besar disubsidi dari uang negara? Lalu dengan kenaikan harga BBM, akankah Mafia Gas berhenti bereaksi? Realitanya adalah uang yang digelontorkan selama ini oleh negara mensubsidi BBM untuk rakyat tidak tepat sasaran. Jika Mafia Gas terus saja bereaksi maka biarpun harga bbm dinaikkan hingga 20.000/l maka masalah tidak akan selesai namun akibatnya berimbas bagi rakyat. Situasi ini membuat saya jadi berpikir, siapa yang diperkaya? siapa yang dibuat menderita?Apakah program pemerintah yang sudah jalan sekian tahun jelas-jelas tidak menguntungkan rakyat ternyata sia-sia? apa untungnya bagi negara? atau apa faedahnya bagi rakyat? yang jelas yang diuntungkan dan diperkaya adalah segelintir orang dengan sistim yang tidak sehat!
Dengan naiknya harga BBM, pasti memberi dampak positif yang besar bagi negara Indonesia jika :
- Pemerintah Sigap dalam memberantas Mafia Migas dengan cara menguasai sistem yang ada dan memperbaiki sistem tersebut jika sistem tersebut disalahgunakan atau pun dibuat tidak jalan oleh karena mengedepankan kepentingan diri/golongan. Jika Tidak, Mafia Migas yang nakal terus menjadi benalu yang mematikan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Mafia Migas adalah Pelaku Korupsi minyak, harus dihukum dan dikuras kembali kekayaannya yang didapat dari hasil korupsi! Mereka harus dibuat Jera!
- Pemerintah perlu memikirkan, bahwa Pengalihan subsidi BBM ke biodang lain yang dianggap produktif seperti Infranstruktur, pembangunan pelabuhab, dll harus diyakini tercapai dan berguna!
3. Perlu adanya aturan dimana yang menggunakan Mobil Pribadi dilarang membeli/menggunakan BBM premium dan wajib menggunkan pertamax atau sejenisnya. Logikanya adalah, seseorang memiliki Mobil Pribadi tentunya dia juga mampu membeli bensin non subsidi. Jadi, dengan demikian, hanya rakyat biasalah yang berhak membeli/menggunakan bensin/premium.
4. Pengawasan pendistribusian minyak harus benar-benar terkawal. Jika oknum dalam yang bekerja sama dengan oknum luar, s'gra terdeteksi dan diberi hukuman yang setimpal.
5. Perlu adanya aturan, bahwa premium tidak perlu dijual kemasyarakat melalui agen dalam bentuk bensin eceran denga alasan jauh dari SPBU, ini memicu munculnya mafia-mafia migas kecil yang dalam jumlah banyak menjadi membengkak. Seharusnya jika pemerintah juga harus jeli melihat lokasi warga yang jauh dari SPBU, jika memang jauh dari SPBU, pemerintah harus membangun SPBU. Jangan membangun SPBU sampai menumpuk di tengah kota sementara masih banyak tempat lain yang butuh SPBU.
Jadi, naik tidaknya harga BBM, Mafia Migas tetap dibumihanguskan, diberantas hingga tidak bereaksi lagi!
