Dilematisasi Azas Pemerintahan di Indonesia

Sebelum menggunakan azas desentralisasi, yaitu yang tertuang dalam UU no. 32 tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik. Indonesia ditengarai memiliki 3 fase masa pemerintahan sentralisasi. Pertama, ketika Indonesia berada di bawah kolonialisasi Belanda dan Jepang. Kedua, saat Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin pada era pemerintahan Soekarno. Yang ketiga, saat Indonesia di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Ketiga fase tersebut merupakan sebuah refleksi bagi pemerintah Indonesia yang akhirnya menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi.

Era kolonialisasi Belanda merupakan awal mula sistem sentralisasi digunakan di Indonesia. Hal-hal yang mendasari pemerintahan yang sentralistik ini salah satunya adalah untuk kepentingan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang dianggap rendah membuat para koloni semakin mudah untuk menjalankan sistem sentralisasinya demi kepentingannya itu. Selain itu, faktor keamanan juga mempengaruhi munculnya sistem sentralisasi ini. Para koloni menganggap bahwa sistem sentralisasi mampu mencegah adanya konflik separatis yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur.

Kemudian, pada era penjajahan Jepang, sentralisasi digunakan karena dianggap mampu untuk mendukung pemerintahan Jepang pada saat itu. Karena pada saat itu keadaan tidak stabil dan menuntut untuk adanya perang. Maka azas sentralisasi ini dianggap mampu mempermudah pemerintahan untuk mengatur persiapan perang.

Pasca kemerdekaan, Indonesia menerapakan sebuah sistem demokrasi terpimpin. Alasannya adalah bahwa pada saat itu Indonesia adalah negara yang baru merdeka, negara yang masih sangat muda dan rapuh, sementara di dalamnya telah hidup masyarakat yang sangat beragam dan sudah sangat tua. Kerapuhan itu dapat dilihat dari munculnya gerakan-gerakan separatis. Oleh karena itu, sistem sentralisasi dalam pemerintahan demokrasi terpimpin Soekarno dianggap sebagai solusi terkait penguatan NKRI.

Lalu masuk ke era Orde Baru, dimana Indonesia berada di bawah pemerintahan Soeharto. Pada era ini, muncul UU no. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Tetapi sistem pemerintahan yang berjalan cenderung sentralistik. Pada era ini, sentralisasi dianggap sebagai solusi untuk pemerataan ekonomi dan efisiensi dalam kegiatan eksploitasi SDA yang ada di Indonesia. Selain itu, sentralisasi pada era ini juga diterapkan untuk kepentingan pertahan dan keamanan. Soeharto yang memiliki basic seorang militer, ia melakukan sistem komando terpusat dalam sistem hankam di Indonesia. Peran pemerintah daerah pun masih berada di bawah komando pemerintahan pusat. Semua kebijakan diatur dan dibuat oleh pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebatas menjalankan kebijakan tersebut di tingkatan daerah (di bawah pengawasan pemerintah pusat).

Sentralisasi sering dianggap sebagai sebuah sistem yang salah, sebuah sistem yang dianggap menindas dan cenderung korup. Hal ini diperkuat bila kita mengingat pernyataan Lord Acton (power tends to be corrupt, but absolute power is corrupt absolutely). Dengan alasan tersebut, akhirnya muncul banyak pihak yang menentang sistem pemerintahan yang sentralistik tersebut (muncul sistem pemerintahan desentralisasi). Ketika berbicara tentang demokrasi, sistem pemerintahan yang desentralisasi memang justru lebih mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan suatu daerah. Namun, dalam prakteknya, ternyata adanya desentralisasi justru semakin mempermudah adanya sebuah pemerintahan yang korup, karena melemahnya pengawasan dari pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sentralisasi bukan hanya sistem yang terlihat menindas dan cenderung korup, namun sentralisasi akan penting ketika berbicara terkait stabilitas ekonomi, pembanguan, serta keamanan di suatu negara, khususnya Indonesia. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah dilematisasi bagi pemerintah atau masyarakat di Indonesia terkait azas pemerintahan.