Pendidikan merupakan landasan terpenting bagi pembangunan suatu bangsa, dan kebijakan pendidikan nasional memegang peranan penting dalam menyelaraskan sistem pendidikan menuju tujuan yang diinginkan. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik kebijakan pendidikan, peran pemerintah, dan implementasi kebijakan di tingkat sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Memahami aspek-aspek ini dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran kebijakan pendidikan nasional dalam mendidik generasi mendatang agar terampil dan berdaya saing di era globalisasi.
Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pendidikan di sekolah, peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangatlah penting. Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Kita tidak bisa mengabaikan pentingnya memahami konsep kebijakan pendidikan dan menerapkannya di sekolah. Kebijakan pendidikan nasional bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan pembentukan kepribadian yang bernilai. Pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan pendidikan akan membantu mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan tersebut (Rozak, 2021).
Contoh penting dari kebijakan pendidikan negara ini adalah kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pengembangan karakter siswa dan profil Pancasila. Selain itu, tes prestasi nasional juga digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa dari berbagai aspek. Upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter Pancasila. Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program. Melalui implementasi yang efektif dan berkelanjutan, kebijakan pendidikan nasional diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anak di Indonesia.
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah telah membuat program baru yang disebut Kebijakan Pendidikan. “Merdeka Belajar”' Kebijakan moneter yang dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dimana pendidikan secara umum masih dianggap di bawah standar. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan agar warga negara Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses globalisasi dan berkomunikasi dengan beberapa negara lain. Jika kualitas pendidikan tidak terus ditingkatkan, Indonesia akan terus tertinggal dibandingkan negara lain. Karena situasi ini kecil kemungkinannya terjadi, pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kinerja siswa. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan prestasi siswa. Saat ini, salah satu kebijakan terbaru di Indonesia adalah kebijakan Merdeka Belajar. Menurut Iqbal et al. (2023), Program Merdeka Belajar Nadiem Makarim memiliki empat topik utama:
- penghapusan UN di sekolah
- penyelenggaraan USBN yang pelaksanaannya diserahkan pada sekolah masing masing,
- penyederhanaan format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk guru,
- sistem zonasi penerimaan siswa baru (PSB) yang dibuat lebih fleksibel
Kebijakan pendidikan ini juga mengacu pada struktur organisasi asosiasi profesi dan menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian tugas. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas serta memfasilitasi proses komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan menyelidiki struktur organisasi seperti Ikatan Perpustakawan Indonesia (IPI), study ini menyoroti pentingnya kerangka hierarki dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi (Saarudin & Lubna, 2023).
Menurut (Imron,2008), Pelaksana Kebijaksanaan Pendidikan aktor yang paling utama berperan dalam implementasi kebijaksanaan pendidikan adalah pelaksana kebijaksanaan pendidikan atau eksekutif. Para pelaksana ini, berjenjang secara piramidal mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Yang dimaksud dengan pelaksana kebijaksanaan adalah aktor yang secara resmi duduk di pemerintahan, dan mereka diberi kewenangan formal serta mendapatkan limpahan sumber-sumber demi terlaksananya kebijaksanaan. Oleh karena sumber-sumber potensial bagi pelaksanaan kebijaksanaan berada di tangannya, maka sesungguhnya corak dan gaya pelaksanaan kebijaksanaan banyak bergantung kepadanya. Dengan demikian, meskipun aktor-aktor lain mempunyai peranan dalam pelaksanaan, keputusan akhir banyak berada di tangan pelaksana formal ini.
Dengan demikian, menurut penulis melalui peran kebijakan pendidikan nasional yang terfokus pada Sekolah, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. Implementasi kebijakan yang baik akan membawa dampak positif bagi perkembangan potensi peserta didik dan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi kemajuan pendidikan dan peradaban bangsa Indonesia. Peran kebijakan pendidikan sangat vital dalam membentuk arah pendidikan nasional. Implementasi kebijakan di tingkat Sekolah menjadi kunci dalam menjamin bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kendala praktis, sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Melalui upaya bersama, diharapkan implementasi kebijakan pendidikan di Sekolah dapat terus ditingkatkan demi mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih baik dan merata bagi semua anak di Indonesia.
