      Paris Agreement merupakan tonggak penting bagi beberapa negara didunia untuk bisa mendorong perbaikan iklim di negaranya masing masing. Paris Agreement disahkan pada tahun 2016 di Paris, dimana perjanjian ini bersifat mengikat untuk membatasi pemanasan global di bawah . Untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, negara negara didunia harus melakukan upaya ambisius untuk memerangi perubahan iklim dengan cara apapun. Penggunaan energi baru terbarukan dirasa paling optimal untuk menurunkan pemanasan global, hal ini disebabkan pengguaan energi baru terbarukan tidak menghasilkan emisi yang bisa memperparah keadaan pemanasan global. Setiap negara di dunia memiliki target capaian energi baru terbarukan yang berbeda beda, Indonesia sendiri menargetkan 23% bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 mendatang (ESDM, 2021).
      Target bauran energi baru terbarukan yang harus dicapai setiap negara, dilakukan dengan cara yang berbeda beda tergantung dari kondisi politik, ekonomi dan potensi energi baru terbarukan negara tersebut. Negara negara di asia tenggara yang cenderung merupakan negara tropis yang memiliki potensi melimpah sebagai produsen energi baru terbarukan, termasuk Indonesia yang di anugrahi beragam potensi energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga angin, panas bumi, sampai dengan arus laut (Dirjen EBTKE, 2021). Pembangkit listrik tenaga angin memiliki potensi yang besar di negara tropis, Indonesia memiliki PLTB terbesar seasia tenggara PLTB sidrap yang berkapasitas 75 Mw, sedangkan Vietnam memiliki PLTA terbesar dengan kapasitas terpasang 2400 Mw yang menggunguli PLTA cirata milik Indonesia. Potensi EBT yang memiliki prospek sangat baik lainnya adalah panel surya, hal ini didukung dengan kondisi geografis di asia tenggara dan biaya instalasi yang cukup rendah dibandingkan pembangkit EBT lainnya karena instalasi panel surya tidak mememrlukan serangkaian transmisi untuk menyalurkan energi, penggunan panel surya juga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
      Panel surya berkembang pesat dari tahun ke tahun, dari segi teknologi dan pengguna, teknologi panel surya terus berkembang dimulai dari poly-Crystalline, Mono-Crystalline hingga solar panel berjenis Thin Film, sedangkan penguna panel surya di Indonesia sendiri berkembang mencapai 2300an pelanggan pada juni 2020 (ESDM, 2020). Sistem instalasi panel surya yang cenderung mudah dan murah membuat panel surya menjadi primadona bagi masyarakat yang ingin memulai untuk mempoduksi energi secara mandiri. Biaya investasi panel surya cenderung turun seiring bejalannya waktu, hal ini disebabkan teknologi produksi panel surya yang semaking canggih dan proses produksi panel surya yang dimulai dari hulu ke hilir menyebabkan kemudahan dalam berinvestasi. Dengan kondisi geografis di asia tenggara, dimana sinar matahari dengan sangat mudah didapat, diprediksi panel surya menjadi prioritas utama dalam pengembangan energi baru terbarukan di asia tenggara.
Vietnam merupakan salah satu negara di asia tenggara yang menunjukkan komitmen untuk mencapai bauran energi baru terbarukan 30% pada tahun 2037 hal ini ditandai dengan kebijakan pemerintah vietnam yang membebaskan tarif impor untuk beberapa barang yang terkait dengan energi baru terbarukan sekaligus membebaskan pajak investor pada 4 tahun pertama (Okefinance, 2021). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah vietnam membuahkan hasil, Vietnam memimpin capaian energi baru terbarukan pada sektor solar panel PV dengan kapasitas terpasang 9.3 Gw pada akhir 2020 (asean post, 2021). Vietnam dengan sukses melipatgandakan kapasitas tenaga surya dari 0.1 Gw di tahun 2018 menjadi 5.5 Gw di akhir tahun 2018 (GPSEA, 2020), prestasi ini jauh menggunguli indonesia, yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam energi surya namum tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi energi surya.
      Salah satu upaya untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia tertuang dalam peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4/2020, yaitu perubahan kedua atas perubahan kedua atas PERMEN ESDM No. 50/2017 tentang pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik, terjadi perubahan proses mekanisme pembelian tenaga listrik dari Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) menjadi Build, Own, and Operate dimana perusahaan swasta tidak perlu lagi mentranfer asetnya kepada pemerintah. Perubahan ini dilanjutkan dengan serangkaian kebijakan yang terus diupayakan pemerintah untuk menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan serta upaya dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah indonesia sudah menerapkan kebijakan skema pembelian kredit listrik dari masyarakat yang memiliki kelebihan energi listrik dari hasil produksi mandiri, namun nilai kredit jual beli ini masih dirasa tidak sepadan dengan investasi yang harus dikeluarkan, PLN sendiri memberikan 0,65% untuk setiap Kwh listrik yang ditransfer kejaringan PLN. Vietnam dapat menjadi contoh bagi perkembangan panel surya di Indonesia, kebijakan pemerintah Vietnam menerapkan sistem yang disebut Feed-in Tariff (FIT) dimana pemerintah Vietnam membayar kelebihan listrik yang dihasilkan sebesar 7.7 US cent/Kwh hingga 8.4 US cent/Kwh untuk rooftop solar system, program ini diterapkan selama kurun waktu 20 tahun (Citraningrum, 2020). Skema bisnis yang inovatif dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para developer ataupun konsumen PLTS, sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan di berbagai sektor lainnya, kebijakan yang tepat, konsisten dan menarik sekiranya mendapat menjadi jaminan yang prgresif dalam melakukan transisi energi yang berkelanjutan di Indonesia.
