Menjadi presiden mengemban tugas yang tidak ringan. Karenanya, kita perlu memastikan presiden yang akan memimpin kita lima tahun ke depan memiliki kompetensi dan latar belakang yang memadai dalam melaksanakan visi dan misi yang dijanjikan selama kampanye.
Saya anggap visi kedua capres, mirip. Keduanya saling menonjolkan perbedaan dari segi misi dan agenda. Tulisan ini akan mengupas misi kedua capres. Tidak saja mengupas, tetapi juga melihat sejauh mana latar belakang sang Capres berpotensi dapat melaksanakan apa yang dicita-citakannya.
Mari kita mulai dari misi mengenai penuntasan KORUPSI.
Capres nomor urut 1, Prabowo – Hatta, menulis dalam visi dan misi yang diunggah pada situs KPU menulis demikian:
“Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; memperkuat peran KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.
Capres nomor urut 2, Jokowi – JK, menulis demikian:
“Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam praktik korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat. KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong melalui langlah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel transfaran dan akuntbel.”“Kami akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK.”
Kalau kita perhatikan dari bahasa yang digunakan kedua capres ini, hampir tidak ada beda. Bedanya, sementara Prabowo-Hatta akan memperkuat KPK dengan menambah penyidik dan fasilitas, Jokowi-JK akan menjaga independensi dan bebas dari pengaruh politik.
Perbedaan ini mengakibatkan: pada pasangan Prabowo-Hatta, KPK masih berpeluang diientervensi karena fokus penguatannya pada fasilitas. Sementara pada Jokowi-JK, fasilitas KPK masih memadai tinggal menjaga intervensi politik ke dalam tubuh KPK yang pasti merusak wibawa KPK.
Kita bisa mengabaikan perbedaan ini dengan alasan klasik: “Ini kan visi misi yang dibuat tim sukses. Belum tentu merepresetasikan keinginan kedua pasangan Capres Cawapres.” Argumen apologia semacam ini pasti berasal dari mereka yang tidak percaya diri dengan apa yang sudah dilontarkan ke publik.
Pertanyaan berikutnya, seberapa mungkin capres dan cawapres akan mampu melaksanakan janji dan cita-citanya tersebut? Sebelum menjawabnya, kita perlu ingat bahwa kalau saya menyebut Capres dan Cawapres, berarti termasuk gerbong pendukungnya. Capres dan Cawapresnya akan menjadi catatan buat kita seberapa jauh mereka punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Prabaowo belum pernah menjabat sebagai pejabat negara. Jadi, kita tidak bisa mengetahui dia pernah terlibat atau tidak. Kecuali jika KPK menelusuri perannya sebagai petinggi ABRI zaman orde Baru, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan KPK.
