[caption id="attachment_94667" align="alignleft" width="300" caption="Sumber: http://media.vivanews.com/images/2011/03/11/106720_tsunami-hantam-jepang.jpg"][/caption] Kemarin (Jumat, 11-3-2011) sebelum selesai saya menikmati berita yang dimuat oleh dua koran di Australia tentang Presiden SBY yang bersumber dari wekileaks tiba-tiba muncul berita yang tidak kalah mengejutkan yaitu gempa yang diikuti tsunami di Jepang. Mengejutkan bukan hanya karena pemandangan maha dahsyat dari gempuran gelombang tsunami di salah satu daerah di Jepang tetapi juga karena BMKG memberi peringatan kepada seluruh bangsa Indonesia terutama di bagian Timur seperti Sulut, Papua dan beberapa daerah lainnya bahwa didaerah-deaerah tersebut berpotensi tsunami ekses dari Tsunami di Jepang.
Baru pada malamnya, setelah BMKG menyatakan potensi tsunami di Indonesia dicabut baru perasaan lega. Artinya, Indonesia terpelihara dari musibah yang sangat dahsyat seperti yang pernah terjadi di Aceh beberapa tahun silam.
Namun demikian, meskipun musibah tsunami tidak terjadi di wilayah Indonesia namun berita yang ditulis di The Age dan Sydney Morning Herald (SMH) juga tidak kalah menghantam. Tentu hantamannya buka untuk rakyat kecil yang berada di tepi pantai tetapi bagi para elite negeri ini. Saya kira, hantaman yang disampaikan wikileaks dan dimuat oleh dua harian di Australia itu cukup membuat kalang kabut para pejabat negeri ini. Tak urung, sesaat setelah berita itu muncul, menlu indonesia segera memanggil dubes AS, tentu saja tujuannya adalah agar AS melalui Menlunya mau memberi komentar atau memberi klarifikasi bahwa apa yang dituliskan dua koran itu adalah berita yang tidak akurat dan tidak perlu dipercaya.
Sebenarnya, seperti yang dikemukakan oleh AM. Hendropriyono melalui telewicara dengan Metro TV dalam program Metro Hari ini (Jumat, 11/3), pemerintahan Indonesia tidak perlu repot untuk menanggapi secara berlebihan. Justru langkah yang berlebihan akan memperlihatkan bahwa pemerintahan Indonesia krisis kredibilitas. Sehingga Hendro yang mantan ketua BIN menilai pemerintah salah langkah bila meributkan berita tersebut.
Saya kira, terlepas apakah berita itu benar atau tidak yang terpenting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik. Berita-berita yang dianggap miring, hendaknya menjadi bahan refleksi untuk pemerintah lebih membersihkan diri dari segala bentuk korupsi.
Tidak seperti saat ini, usaha-usaha pemberantasan korupsi selalu mendapat tantangan sehingga pemerintah kelihatan tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Sehingga dengan munculnya berita-berita seperti yang dilansir media Australia membuat kita curiga apakah apa yang diberitakan itu adalah sesuatu yang benar. Sehingga yang salahpun terkadang menjadi hal yang benar.
Bila memang selama ini pemerintah tegas dalam melakukan tindakan-tidakan terhadap kasus-kasus korupsi, saya kira masyarakat tidak begitu ambil pusing. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kasus-kasus yang sudah berindikasi korupsi dan merugikan negara trilyunan rupiah penyelesaiannya sangat berlarut-larut.
Di alam yang sangat terbuka seperti saat ini memang sulit bagi semua orang terutama pemerintah untuk menutupi segala kebobrokan. Sebab bagaimanapun ditutupi pada akhirnya terbuka juga. Karenanya, bila pemerintahan yang sekarang memang tidak melakukan seperti yang diberitakan itu saya kira berita itu akan hilang begitu saja.
Tetapi kalau itu benar adanya ini menjadi hal yang sangat menakutkan. Sehingga, bocoran wikileaks itu juga tidak kalah menghantamnya seperti hantaman tsunami yang sangat menghancurkan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H