Tingkatkan Kesadaran Hukum, Kemenkumham Hadirkan Festival Layanan Hukum dan Ham

Tangerang - Festival Layanan Hukum dan Ham Banten 2024 telah selesai dilaksanakan. Festival yang diadakan di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu (07/8) ini sukses digelar dengan berbagai kegiatan di dalamnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto mengatakan Festival Layanan Hukum dan Ham menghadirkan berbagai layanan yang dimiliki Kemenkumham kepada masyarakat. "Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan Festival Layanan Hukum dan HAM Banten ini adalah mendekatkan layanan Kementerian Hukum dan HAM di tengah masyarakat," ujar Kakanwil Kemenkumham Banten.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam sambutannya di Festival Layanan Hukum dan Ham ini menegaskan Kemenkumham mampu meningkatkan kesadaran akan hukum, kekayaan intelektual, dan perekonomian bagi masyarakat dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

"Kemenkumham fokus dalam membina hukum, juga turut mendukung masyarakat dalam hal kekayaan intelektual serta bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar Menkumham.

"Kemenkumham hadir secara langsung memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat untuk taat hukum merupakan bentuk akuntabilitas dan dukungan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa," lanjut Yasonna Laoly.

Perwujudan bangsa yang sejahtera tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, ujar Menkumham, merupakan sebuah prestasi dan hasil kerja nyata pelaksanaan bersama Kemenkumham dan pemerintah daerah melalui pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), pengembangan Desa/Kelurahan binaan sampai dengan terbentuknya Desa/Kelurahan sadar hukum.

"Dengan peresmian 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pengukuhan 80 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di provinsi Banten ini diharapkan akan semakin mencerminkan masyarakat yang tertib, berbudaya, dan cerdas hukum," ujar Menkumham. Jumlah tersebut, lanjutnya, agar terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2029 sebanyak total 1.552 (seribu lima ratus lima puluh dua) Desa/Kelurahan di Provinsi Banten harapannya sudah diresmikan menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum.