Karutan Boyolali Hadiri Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-79 di Badiklat Hukum dan HAM Jateng

Semarang, 20 Agustus 2024 --- Kepala Rutan Boyolali, Eko Bekti Susanto, bersama jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menghadiri upacara peringatan Hari Pengayoman Ke-79 yang digelar di Lapangan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Senin (19/08). Upacara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

Dalam acara tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa, Mujiarto, bertindak sebagai Perwira Upacara, sedangkan Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Bima Ganesha, menjabat sebagai Komandan Upacara. Tejo Harwanto membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yang menekankan pentingnya pengabdian dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

"Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas," ujar Tejo Harwanto dalam amanatnya.

Tejo juga menambahkan, "Lebih dari itu, Mengabdi Untuk Negeri berarti kita harus siap memberikan yang terbaik, bukan hanya dalam tataran pelayanan publik, tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat."

Pada kesempatan ini, Tejo Harwanto mengungkapkan bahwa peringatan Hari Pengayoman tidak hanya menjadi momen refleksi atas perjalanan yang telah dilalui, tetapi juga sebagai upaya mempertegas visi Indonesia Emas 2045. Visi ini, menurutnya, adalah sebuah cita-cita yang harus diwujudkan bersama.

"Untuk mencapai Indonesia Emas, Kemenkumham berperan sebagai pilar penting yang mendukung terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Ini mengisyaratkan sebuah transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan hak asasi manusia," ungkapnya.

Tejo Harwanto menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini termasuk melakukan pembaruan regulasi yang relevan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, agar tidak ada suara-suara yang terpinggirkan.

Upacara peringatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan visi hukum dan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia, seiring dengan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.