Tingkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan, Rupbasan Cilacap Ikuti Sosialisasi Tata Cara Pembayaran

CILACAP - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pada Kamis -- Jumat (07 s.d 08 Maret 2024). Kegiatan yang dipusatkan di Aula Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (Badiklatkumham) Jawa Tengah ini diperuntukkan bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran yang ada di Lingkungan Kumham Jateng.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Hajrianor yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutannya, Hajrianor meminta agar seluruh PPK dan Bendahara dapat selalu menanamkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan.Ia menegaskan gar setiap dokumen pertanggungjawaban keuangan harus berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Wisnu Nugroho Dewanto memberikan apresiasi kepada Kanwil Kumham Jawa Tengah karena menjadi kanwil pertama yang menggelar sosialisasi tata cara pembayaran dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyampaikan bahwa hasil audit BPK terhadap satuan kerja di Jawa Tengah masih relatif baik. Tetapi, Kepala Biro Keuangan mengingatkan agar potensi kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat dibenahi.

Pembukaan kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Seluruh peserta dapat mengikuti secara hybrid baik secara langsung maupun daring.

Bendahara Rupbasan Kelas II Cilacap, Febri Endarani hadir di Aula Badiklatkumham Jawa Tengah pada Jumat (08/03/2024). Menurutnya, kegiatan ini sangat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.