Sragen - Kalapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada warga binaan pada hari Jumat (14/7/2023). Dalam upaya untuk menghadirkan rasa keadilan dan mendengarkan aspirasi mereka, Tunggul Buono mengadakan pertemuan rutin setiap minggu dengan warga binaan.
Pertemuan rutin ini merupakan salah satu upaya Tunggul Buono dalam menciptakan iklim yang kondusif di dalam Lapas Sragen. Dalam pertemuan tersebut, warga binaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi mereka kepada pihak Lapas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjamin dan kebutuhan mereka dipenuhi sebaik mungkin.
Salah satu hal yang membuat pertemuan ini sangat penting adalah adanya potensi masalah atau ketidakpuasan yang dapat timbul di antara warga binaan. Dengan memberikan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan aspirasi mereka, Tunggul Buono dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dan mencari solusi yang tepat. Hal ini juga dapat membantu dalam mengurangi potensi konflik di dalam Lapas Sragen.
Tidak hanya itu, pertemuan rutin ini juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan perbaikan Lapas. Misalnya, mereka dapat memberikan saran terkait program rehabilitasi atau pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kunjungan, dan layanan kesehatan.
Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, Tunggul Buono menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan motivasi warga binaan untuk berperan aktif dalam perbaikan diri.
Selain itu, pertemuan rutin ini juga memberikan kesempatan bagi Tunggul Buono untuk memberikan edukasi kepada warga binaan terkait hak dan kewajiban mereka sebagai narapidana yang disampaikan langsung oleh Kasi Binadik, David Saptoaji. Dalam sesi ini, David menjelaskan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh warga binaan, serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila aturan tersebut dilanggar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga binaan tentang sistem peradilan dan membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat.
