JAKARTA – Program reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 2004 hingga sekarang belum menunjukan hasil memuaskan. Perlu digagas pola dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan dapat segera terwujud.
Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN RI, Dr. Mohamad Taufik, DEA, mengatakan, jika dilihat dari delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi, maka sejauh ini belum ada hasil yang menggembirakan yang dicapai oleh pemerintah di semua tingkatan.
“Memang perlu dilakukan terobosan dengan menggagas cara dan metode baru agar program reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, “ kata dia saat memberikan penjelasan kepada Prof. Ko Kil-Kon, Prof Kim Soon Eun dari Seoul National University (Korea), di kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Selasa (11/2).
Kunjungan itu dilakukan dalam rangka penjajakan program kerja sama penelitian (research collaboration) dan pertukaran pelajar (student exchange) antara Lembaga Administrasi Negara RI dengan Seoul National University.
Taufik menambahkan, tidak hanya dalam konteks reformasi birokrasi semata yang mengalami kegagapan. Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, sejauh ini juga masih terdapat masalah dalam hal koordinasi.
“Ada banyak persoalan yang dihadapi birokrasi di Indonesia, antara lain perencanaan, penganggaran dan juga harmonisasi perundang-undangan,” paparnya.
Kondisi ini, lanjut dia, tentu tidak dihadapi oleh Korea yang telah berhasil melakukan berbagai perubahan dalam penataan birokrasi, khususnya reformasi administrasi.
“Mungkin akan banyak hal yang bisa kita pelajari dari Korea menyangkut reformasi administrasi yang dilakukan, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, membangun pemimpin yang kuat, serta meningkatkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat,” tambah dia.
Prof. Ko Kil-Kon mengatakan, apa yang dihadapi Indonesia sebenarnya hampir sama dengan Korea Selatan. Ada beberapa persoalan fundamental yang hingga saat ini belum terselesaikan menyangkut program penataan birokrasi dan administrasi pemerintahan.
Persoalan fundamental itu, lanjut Ko Kil-Kon, antara lain menyangkut kegagalan teori New Public Management yang selama ini menjadi kiblat dalam pelayanan publik.
“Sekarang yang berkembang adalah teori administrative reform,” paparnya.
Meski demikian, sejauh ini belum ada diskursus resmi dari para pemikir bidang administrasi yang ada di Amerika dan Eropa menyangkut the next theory dalam reformasi administrasi.
“Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari jawaban bersama berdasar dengan pengalaman.
Untuk diketahui, Seoul National University (SNU) merupakan universitas nomor satu di Korea. Sejauh ini SNU telah berkolaborasi dengan beberapa universitas terkemuka di Asia, Amerika, Eropa dan saat ini tengah melakukan penjajakan di Afrika. (bp/ren/chok/humas)