DALAM upaya memenuhi indikator Pelayanan Publik Berbasis HAM, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat melaksanakan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Unit Sekolah Luar Biasa (SLB) Lahat, Jumat, 06 September  2024.
Tim Bapas Lahat, mulai dari Kasubsi BKA, Kaur TU dan Kasubsi BKD yang didampingi oleh staf Bapas Kelas II Lahat diterima oleh Kepala SLB Lahat, Rita Yusnaini yang didampingi Operator atau Tenaga Penterjemah Bahasa Khusus ,Anita  Royani.
Dalam Kesempatan  Koordinasi tersebut Bapas Kelas II Lahat menyampaikan maksud kedatangan ke SLB Lahat dalam rangka silahtuhrahmi dan perkenalan serta menyampikan terkait Pemenuhan Palayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Bapas Kelas II Lahat. Ada salah satu indikator yang harus dipenuhi (Ketersedian)pelayanan yaitu ketersedian tenaga / Pegawai Bapas Lahat yang bisa berbahasa isyarat khusus bagi pengguna kebutuhan khusus dan disabilitas.
Guna memenuhi hal tersebut maka Pihak Bapas Kelas II Lahat memohon bantuan kepada SLB Lahat untuk dapat melakukan Transfer Ilmu (Transfer Knowlagde) tentang Pelatihan Bahasa isyarat kepada Petugas Bapas Kelas II Lahat dalam rangka Pelayanan Publik Berbasis HAM. Diharapkan kepada SLB Lahat dapat mengajari teknik dasar Bahasa Khusus bagi pengguna layanan disabiltas dan lain lain.
Pada Kesempatan Koordinasi tersebut, Pihak SLB Lahat menyambut baik kedatangan rombongan dari Bapas Kelas II Lahat. Terkait permintaan dari Bapas Lahat tentang Bantuan Pengajaran / Teknik bahasa isyarat bagi pengguna Khusus, pihaknya akan segera menindaklanjutinya dan akan mengirim serta menugaskan pegawai SLB Lahat untuk dapat meberikan pelatihan dan ilmu kepada pegawai Bapas kelas II Lahat.
Kepala SLB Lahat sangat mengapresiasi atas kepdulian Bapas kelas II Lahat pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya yang telah melakukan program Layanan Publik Berbasis HAM terutama dalam pemenuhan hak-hak Penyandang cacat dan disabillitas serta Berkebutuhan Khusus. Diharapkan kegiatan pada Bapas Lahat ini dapat menjadi contoh instansi lain dalam memperhatikan pemenuhan hak bagi para penyandang cacat, disabilutas dan berkebutuhan Khusus sehingga mereka juga dapat menikmati pelayanan publik seperti pengguna pelayanan pada umumnya. (*)
