acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi yang berlangsung secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah pada Selasa 5 November 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari satuan kerja di wilayah Jawa Tengah dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RKT B09 serta mempersiapkan RKT B12, (05/11).
Nusakambangan -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nirbaya Nusakambangan mengikuti
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Tim Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Dalam paparan mereka, disebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki UPT terbanyak di Indonesia dengan hasil evaluasi yang maksimal, mencapai 100%. "Kami berterima kasih atas kolaborasi dan koordinasi yang telah terjalin selama ini. Semoga kita dapat terus meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik," ungkap narasumber.
Beliau juga mengingatkan pentingnya pengukuran indeks reformasi birokrasi yang menetapkan standar yang lebih tinggi. "Secara implementatif, pemenuhan data dukung harus tuntas, lengkap, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga menginstruksikan untuk membangun zona integritas dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di setiap UPT," tambahnya.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pegawai Kemenkumham dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H