Jakarta -- Review dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM dengan agenda penyusunan panduan aktualisasi, PKTBT, dan Habituasi Latsar CPNS terpusat di Hotel Gran Melia Jakarta terjadwal tanggal 2 s.d. 4 Maret 2023. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Agus Widjaja. Kamis, (02/03).
.
"Sangat penting untuk review pedoman Latsar di BPSDM Hukum dan HAM, karena ini merupakan pelatihan pertama yang akan diikuti oleh para CPNS, tentunya harus mengikuti tren saat ini", pesan Ses BPSDM Hukum dan HAM.
.
Draft pedoman yang telah disusun oleh Tim Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, direview secara langsung oleh Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Erna Irawati. Erna menginginkan pedoman yang disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM lebih rinci dan terdapat minimal keseragaman, tetapi juga tidak mengikat pada contoh baku agar dapat memunculkan kebaruan.Â
"Kewajiban dr instansi masing-masing untuk mengenalkan terutama yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus ada pembekalan sesuai dengan jabatan fungionalnya, caranya bisa bermacam-macam, terutama menyikapi terbitnya PerMenPANRB Nomor 1 Tahun 2023", ujar Erna.
.
Concern dari LAN RI saat ini terkait Latsar adalah membuat modul lebih ringkas dan lebih menarik untuk dipelajari. Menurut Erna, kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Latsar kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Review selanjutnya akan disampaikan oleh Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dwi Rahmanendra, hingga di akhir kegiatan akan menghasilkan Finalisasi Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
.
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo, beserta Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, turut serta dalam kegiatan ini, menghadirkan pula perwakilan dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan jajaran Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM.Â
