“Human rights are an inviolable and fundamental principle of the United Nations charter and the United Nations is always very strong in committing to ensure that the human rights of everybody in member countries and elsewhere are fully protected.” So said UN Secretary-General Ban Ki-moon during a joint press conference with the NZ Prime Minister John Key in Auckland today. Ban’s statement came after he was questioned by journalists who asked what measures were being taken by the UN to address the reports of human rights abuses in Fiji and West Papua. The secretary-general said the issue of human rights was something that should be discussed with the Decolonisation Committee of the United Nations General Assembly, adding that it could deal with any country regardless of whether it was an independent state or self-governing territory. Ban Ki-moon: “And when [the issue] comes again, whether you are an independent state or a non-self-governing territory or whatever, the human rights is inalienable and a fundamental principle of the United Nations. “We will do all to ensure that people in West Papua, their human rights will be respected.” Reporter: “Will a human rights fact-finding mission be dispatched to West Papua at some time?” BKM: “That is the same answer [to a previous question on Fiji] that should be discussed at the Human Rights Council among the member states. Normally the Secretary General acts on the basis of a mandate given by inter-governmental bodies.” Throughout the conference, human right groups from West Papua and Fiji were protesting outside the Forum venue at Sky City, calling for the United Nations to give recognition to the issues of human rights in their respective countries. Groups protesting in Auckland to attract attention from the United Nations included the Free and Democratic Movement of Fiji, based in New Zealand as well as members of the West Papua National Coalition for liberation (WPNCL) and the Auckland-based Indonesia Human Rights Committee. Representatives of the two groups said they would take their call further to the United Nations General Assembly that would be held later this month. Henry Yamo is a Masters in Communication Studies student from Papua New Guinea on the Asia-Pacific Journalism course at AUT University. Terjemahan Bahasa Indonesia : "Hak asasi manusia merupakan prinsip diganggu gugat dan mendasar dari piagam PBB dan PBB selalu sangat kuat dalam melakukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua orang di negara anggota dan negara lain sepenuhnya dilindungi." Jadi kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam jumpa pers bersama dengan Perdana Menteri Selandia Baru John Key di Auckland hari ini. Pernyataan Ban muncul setelah ia diinterogasi oleh para wartawan yang bertanya apa langkah-langkah yang sedang diambil oleh PBB untuk mengatasi laporan pelanggaran hak asasi manusia di Fiji dan Papua Barat. Sekretaris Jenderal mengatakan masalah hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus didiskusikan dengan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB, menambahkan bahwa hal itu bisa berurusan dengan negara manapun terlepas dari apakah itu sebuah negara independen atau wilayah pemerintahan sendiri. Ban Ki-moon: "Dan ketika [masalah] datang lagi, apakah Anda sebuah negara independen atau non-wilayah berpemerintahan sendiri atau apa pun, hak-hak manusia adalah mutlak dan prinsip dasar PBB. "Kami akan melakukan semua untuk memastikan bahwa orang-orang di Papua Barat, hak asasi manusia mereka akan dihormati." Reporter: "Apakah hak asasi manusia misi pencari fakta dikirim ke Papua Barat pada suatu waktu?" BKM: "Itu adalah jawaban yang sama [untuk pertanyaan sebelumnya pada Fiji] yang harus dibahas di Dewan HAM antara negara-negara anggota. Biasanya Sekretaris Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan oleh antar-pemerintah. " Sepanjang konferensi, kelompok-kelompok hak asasi manusia dari Papua Barat dan Fiji yang memprotes di luar tempat Forum di Sky City, menyerukan PBB untuk memberikan pengakuan terhadap isu-isu hak asasi manusia di negara mereka masing-masing. Grup memprotes di Auckland untuk menarik perhatian dari PBB termasuk Gerakan Bebas dan Demokrat Fiji, berbasis di Selandia Baru serta anggota dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk pembebasan (WPNCL) dan Auckland berbasis Komite Hak Asasi Manusia Indonesia. Perwakilan dari dua kelompok mengatakan mereka akan mengambil panggilan mereka lebih lanjut untuk Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan akhir bulan ini. Henry Yamo adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dari Papua Nugini pada kursus Jurnalisme Asia-Pasifik di AUT University. Ban ki-Moon Sekjen PBB
