[caption id="" align="aligncenter" width="394" caption="UPS (dokpri)"][/caption]
Sepuluh tahun yang lalu ada kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai membuat situs (website) yang menghabiskan biaya 2 M. Situsnya sederhana seperti blog wordpress atau blogspot. Jaman itu blog masih sedikit. Situsnya dibuat menggunakan CMS gratisan. Dikerjakan tidak sampai seminggu paling juga sudah selesai. Mungkin Pemkab merasa aman karena tidak ada yang tahu. Pengguna internet waktu itu masih kecil, jadi masyarakat bisa dibohongi bahwa itu website yang rumit sekali cara bikinnya sehingga berharga mahal. Belakangan Apkomindo Sumatera Barat memprotes dan diusut polisi.
Apkomido (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) dalam hal ini adalah salah satu dari sebagian kecil masyarakat yang tahu harga dari pekerjaan tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak tahu. Kondisi samar-samar ini menjadi makanan empuk para pejabat yang berkolusi dengan pengusaha. Masyarakat dikadalin, duitnya dipakai membeli website yang sebetulnya murah dibuat menjadi berharga 2 M.
Demikianjuga dengan UPS (Uninterruptible Power Supply). Masyarakat banyak yang tidak tahu dengan benda bernama UPS ini. Mereka tidak tahu apa isi dibalik kotak metal berwarna abu-abu itu. Karena bukan barang yang umum dipergunakan, maka UPS ini juga jarang yang mengetahui harganya. Ketidak tahuan masyarakat ini sangat menguntungkan bagi koruptor. Dia bisa menggelembungkan harganya menjadi tinggi sekali. Memang sebagian masyarakat tertentu yang sering berhubungan dengan pekerjaan teknik akan tahu, tapi tidak banyak.
Berbeda dengan barang yang umum diketahui masyarakat, misalnya mobil Toyota Innova. Pengadaan mobil ini cukup sulit mengambil markup besar. Masyarakat sudah tahu kalau kisaran harganya 300 jutaan. Tidak mungkin membeli mobil Toyota Innova dan digelembungkan menjadi 2 M. Langsung ketahuan. Jadi korupsi lewat pengadaan mobil ini kalah menarik dibandingkan pengadaan UPS. Standar harga mobil banyak yang tahu.
Standar harga pembangunan jalan ataupun gedung juga sudah diterbitkan sebagai pegangan. Untuk mengkorupsi pembangunan jalan dan gedung harus kerja lebih keras menilep ukuran besi atau mengurangi lebar jalan. Mudah diukur dan dilihat secara fisik. Resiko tertangkap audit BPKP lebih besar.
Dari penjelasan gubernur DKI tentang perseteruan RAPBD beberapa hari yang lalu, terdapat program program unggulan seperti pembangunan beberapa simpang susun anggarannya dipotong dan dialihkan oleh oknum buat pengadaan UPS. Simpang susun jelas sangat berguna untuk mengatasi kemacetan DKI. Tapi mengkorupsi pembangunan simpang susun hasilnya tidak akan semanis lewat pengadaan UPS.