Mohon tunggu...
Ruslan H
Ruslan H Mohon Tunggu... -

Technology Enthusiast, sms : 0881-136-5932

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Perampokan Pondok Indah vs Perampokan Negara

15 September 2016   10:22 Diperbarui: 15 September 2016   13:33 242
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bancakan Uang Negara (sumber: hmiespa.feb.ugm.ac.id)

Kira kira seminggu yang lalu terjadi perampokan di Ponok Indah. Perampokan di siang bolong itu terdapat fakta menarik.  Perampokan dilakukan okeh seorang sarjana yang sedang menempuh pendidikan S2.  Orang itu bernama Adhi John Suryadi.  Rekannya adalah warga desa yang baru datang ke Jakarta dan baru tiba Agustus lalu. Namanya Samadi dan domisilinya di Jawa Tengah. Kombinasi penjahat yang satu intelek dan satu lagi orang lugu. Yang pinter  memerlukan orang lugu untuk membantu kejahatannya. Kejahatan yang dilakukan dalam merampok uang negara juga banyak didalangi orang pintar. Juga diperlukan orang orang lugu untuk membantu.

Intervensi alias kepret terhadap blok Masela mengakibatkan pekerjaan ini terhenti sementara. PoD yang sudah dimulai sejak 2010 distop dan diminta perubahan skema. Penyetopan ini membuat Indonesia berada pada pihak yang salah.  Underdog.  Kontraktor berada di atas angin. Untuk  melanjutkan proyek Masela dia mengajukan syarat baru yang harus dipenuhi Indonesia. 

Inpex memanfaatkan ini sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan banyak dari Indonesia. Karena itu persyaratan komersial yang diajukan menguntungkan Inpex dan merugikan Indonesia. Dari Indonesia sendiri akan banyak kaum oportunis yang mengail di air keruh. Perjanjian yang menguntungkan Inpex akan diusahakan untuk diterima,  tetapi rakyat tidak tahu bahwa itu betulnya semerugikan Indonesia. Disinilah orang pintar beraksi untuk merampok uang negara. Mereka akan mendorong terjadinya deal baru dengan kontraktor supaya bisa mendapatkan uang bagian yang telah diambil dari Indonesia.

Pencurian uang negara mengalami evolusi. Tidak bisa dibandingkan dengan pencurian jaman ribuan tahun yang lalu. Jaman dahulu yang namanya mencuri itu sangat mudah dimengerti oleh orang awam. Mencuri seekor ayam sangat mudah didefinisikan. Mengambil ayam kepunyaan orang lain dan diakui sebagai miliknya. Jaman sekarang model pencurian  mengikuti sistem yang semakin kompleks dan tidak mudah dimengerti orang awam. Insider trading dalah contoh suatu pencurian atau perampokan yang tidak mudah dipahami oleh orang awam.

Karena itulah banyak pencurian yang dilakukan oleh orang pintar tapi berbudi pekerti rendah. Untuk kasus Masela ini kaum oportunis melihat kesempatan untuk ikut menggerogoti uang negara.  Korupsi itu selalu direkayasa sehingga terlihat legal.  Sebagai contoh korupsi UPS di pemprov DKI. Barang berharga sekitar duaratus juta dibeli dengan harga 6 milyar. Disini orang orang pinter mengakali pembeliannya lewat tender legal dan semua akan terlihat seakan akan legal. Inspektorat, BPK, KPK bisa mengetahui kalau itu tender diatur. Sekarang tergantung hati nurani pegawai yang diberi amanah.

Salah satu PR yang harus diselesaikan kementrian ESDM adalah membangunkan lagi proyek Masela setelah pingsan dikepret Menko Maritim tahun lalu.  Perubahan skema LNG Plant  Masela dari offshore menjadi onshore membuka kesempatan untuk melakukan korupsi. Pihak kontraktor memanfaatkan ini untuk mengeruk keuntungan dari Pemerintah Indonesia. Kita yang dalam waktu dekat ini akan mengalaami defisit energi berada pada posisi kebingungan akibat terhentinya proyek gas masela. Pihak kontraktor kelihatannya pada posisi tidak perlu cepat cepat memproduksi gas nya. Sedangkan Indonesia sangat perlu untuk cepat  cepat memprodukis gas Masela. Situasi ini dimanfaatkan kontraktor untuk menekan Indonesia supaya diberikan keuntungan lebih besar. Karena itu kontraktor mengajukan T&C baru untuk melanjutkan proyek Masela, yaitu:
1. Perpanjangan kontrak 30 tahun
2. Tax holiday
3. Credit investment bia cosst recovery
4. Split bagi hasil yang naik untuk kontraktor

Dari point point di atas terlihat T&C baru memberikan keuntungan bagi kontraktor. Bagi Indonesia berarti uangnnya akan tergerus  untuk dipakai memenuhi permintaan itu. Ini bisa masuk ranah korupsi, tapi bisa dibuat terlihat legal dengan membuat rekayasa  payung hukum untuk melindungi pejabat bersangkutan. Kontraktor akan melobi pemangku jabatan untuk membantu menggolkan point point tersebut. Point point di atas sudah jelas menyedot uang Indonesia, sebaliknya akan menggelembungkan keuntungan kontraktor. Diperlukan orang Indonesia yang tega untuk menggolkan permintaaan T&C tersebut. Kontraktor tidak salah ketika mencari keuntungan sebanyak banyaknya. Pejabat terkait dari Indonesia yang mempunyai kewajiban moral untuk menjaga uang rakyat, bukan malah menjadi perampok yang menafikan hati nurani.

Perampokan di Pondok Indah magnitude nya lebih kecil dari perampokan uang negara. Untuk melaksanakan bancakan uang negara ini juga diperlukan orang yang bisa menjalankan skenario. Bisa bekerja sama dan menutup hati nurani. Akan banyak orang orang yang masih mempunyai hati nurani yang kemungkinan akan menolak akal akalan ini. Diperlukan boneka yang bisa disetir sehinggga skenario bisa berjalan mulus. Jika perampokan di Pondok Indah menggunakan orang lugu, maka perampokan jenis ini juga memerlukan orang lugu sebagai pion. Karena itulah posisi strategis di kementrian ESDM ini menjadi rebutan.

T&C baru yang diajukan Inpex merugikan Indonesia dan menguntungkan Inpex. Sebagai kontraktor Inpex tidaklah salah mencari keuntungan besar dari pemerintah Indonesia. Pejabat yang mewakili Indonesia harusnya  menjaga uang Indonesia tidak digaruk berlebihan oleh kontraktor. Ini adalah kewajiban moral. Secara etis pejabat Indonesia tidak boleh mengusahakan sesuatu yang akan merugikan keuangan Indonesia. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun