Strategi Jitu Jokowi, “Mencla-menclenya” Asprov dan Klub Soal KLB PSSI

[caption caption="Sumber Gambar: beritateratas.com"][/caption]Sejujurnya sudah mulai ada rasa jenuh dan malas nulis artikel terkait dengan apa yang terjadi dengan sepakbola nasional yang memang sepertinya tak kunjung punya niat baik, sama-sama untuk memeperbaiki persepakbolaan Nasional. Khususnya dari sisi PSSI sebagai pemegang otoritas sepakbola tertinggi di negri ini yang memang sepertinya terlalu memposisikan diri exklusif tak bisa di ganggu gugat dan lebih memposisikan diri ‘setara’ dengan pemerintah? kenapa begitu? Memang kalau dilihat faktanya seperti itu

Hal yang sama mungkin dirasakan juga oleh siapapun yang mengikuti kisruh panjang sepakbola ini, bahkan mungkin ada yang sudah ‘muak’ barangkali dengan kisruh tak kunjung usai ini. Apa lagi seperti kita ketahui sebelum ini bahwa pemilik suara PSSI, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, perwakilan klub ISL dan perwakilan klub Divisi Utama dan perwakilan dari PT Gelora Semesta Trisula sebagai penyelengara dari turnamen ISC atau TSC baru saja dipanggil oleh presiden untuk membicarakan perkembangan persepakbolaan nasional yang memang hingga saat ini masih dibekukan Pemerintah bahkan juga mendapatkan sanksi FIFA.

Dalam pertemuan tersebut, pemilik suara sudah bertekad akan melakukan perubahan. Bahkan, mereka juga memunculkan opsi untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang salah satu agendanya adalah melakukan pergantian kepengurusan yang saat ini dibawah Ketumnya La Nyalla Mattalitti yang ngumpet di negri antah brantah besetatus sebagai 'Buron'.

Tapia pa yang terjadi kemudian adalah, menurut PSSI pernyataan KLB di depan Presiden Jokowi itu tak lebih dari hanya suara ‘koor’ dengan kata ‘setuju’ saja bahwa klub dan Asporov mendukung adanya rencana KLB tersebut. Hal itu ditegaskan oleh oleh Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa. Dia menegaskan bahwa untuk menggelar KLB tidak mudah, karena ada regulasi yang mengaturnya. "KLB tidak semudah teriakan setuju. Itu hanya koor saja di depan Presiden. Kalau pun ada langkah-langkah KLB tidak hanya seperti itu. Kami, PSSI, tetap solid. Itu (KLB) sengaja dihembuskan agar PSSI retak dan ada yang cari keuntungan dari situasi yang dihembuskan," ujar Gusti kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/4).

Berikutnya Gusti Randa juga mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut hanyalah meminta restu atas rencana digelarnya ISC, bukan ingin adanya KLB. "Dari pertemuan di Istana Negara, kami berkumpul kembali di Hotel Arya Duta dan membicarakan hal tersebut. Hasilnya, untuk menggelar KLB itu statutanya panjang sekali," terangnya. Namun ia juga mengakui dalam pertemuan itu memang ada pembahasan soal KLB, tapi dalam hal ini pemerintah hanya sebagai mem-back-up keamanan. Sebab tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur karena sepenuhnya adalah hak anggota PSSI.

Padahal sudah sangat jelas seperti banyak diberitakan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu, 80 persen dari perwakilan klub dan Asprov sudah sepakat akan berjalan seirama dengan pemerintah. hal itu juga ditegaskan oleh Menpora Imam Nahrawi yang memang mengakui KLB dibahas dalam acara itu, tapi belum secara detail.  "Hampir semua yang datang menginginkan adanya perubahan sepak bola Indonesia, salah satunya dengan KLB PSSI. Tentu hal ini tidak bisa langsung dilakukan, harus melalui mekanisme yang benar. Pemerintah menerima masukan dari mereka," tutur Imam.

Hal itu juga diperkuat oleh apa yang disampaikan Perwakilan klub yang dimandatkan kepada Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar yang menegaskan bahwa memang 80 persen undangan menyuarakan KLB. "Hasilnya sama seperti pertemuan klub di Ciamis yang dulu. Mayoritas menginginkan KLB, meski belum semuanya sepakat. Yang jelas, klub tidak ingin berjalan terpisah dengan pemerintah karena hal itu merugikan. Kompetisi tidak berjalan dan sepak bola jadi mati suri," kata Umuh. 

Bahkan waktu itu dikatakan juga bahwa Asprov PSSI, yang diwakili Ketua Forum Asprov, Gusti Randa, menyerahkan sepenuhnya kepada anggota PSSI terkait KLB tersebut. Karena memang hal itu tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah melainkan harus oleh PSSI atas persetujuan anggota. "KLB bergulir atau tidak itu tergantung anggota. Untuk saat ini, kami fokus memastikan kompetisi berjalan lewat ISC, mulai dari ISL hingga amatir, dan kelompok usia," jelas Gusti.

[caption caption="newsmedia.co.id"]

[/caption]

Dari pertemuan itu Asprov PSSI juga diakatakan merasa lega bahwa Presiden Jokowi peduli terhadap sepak bola amatir, hal itu dibuktikan dengan memberikan mandat kepada Kemenpora dan Kemendagri untuk mengkaji ulang Permendagri No. 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012. Terkait hal itu Menpora menegaskan "Soal Permendagri, harus ada pemahaman bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi bukan untuk klub profesional, tapi amatir," imbuh Iman Nahrawi.

Jadi dari apa yang sudah dirangkum diatas bersumber dari banyak media sebetulnya sudah sangat jelas semuanya dan terang benderang, kalau ternyata saat ini apa yang menjadi komitmen itu berubah tentu ini bisa dikatakan dengan sikap yang ‘Mencla Mencle’ dari perwakilan kulub dan Asprov tersebut, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, yang mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah sama sekali mendorong rencana KLB.