sumber foto : www.cnnindonesia.com
Selamat malam semua, beberapa waktu yang lalu saya sempat mebaca tulisan bambang-pamungkas-merasa-aneh-pssi-getol-perjuangkan-hak dimana pada intinya BEPE mengingatkan, bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh klub dan federasi saat ini memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak ringan, hal itu muncul terkait dengan sikap PSSI yang belakangan ini terlihat begitu gigih memperjuangkan hak-hak pesepakbola setelah adanya sanksi administrasi yang dijatuhkan Kemenpora.
Memang imbas dari sanksi itu adalah klub-klub mengalami kesulitan untuk membayar gaji pemain lantaran tak ada kompetisi yang pada akhirnya sekaligus membuat para pesepakbola jadi kehilangan mata pencaharian mereka. "Secara pribadi saya merasa terharu melihat PSSI sebagai induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, saat ini begitu getol 'memperjuangkan' hak-hak hidup para pesepakbola. Namun saya juga harus jujur, jika di antara rasa haru tersebut terselip pula rasa aneh, juga khawatir," tulis Bepe.
Justru yang jadi pertanyaan bagi BEPE adalah fakta dalam beberapa tahun belakangan PSSI secara nyata telah melakukan pembiaran terhadap klub-klub yang menunggak hak-hak para pesepakbolanya dan anehnya lagi klub-klub tersebut masih saja diberikan toleransi untuk ikut kompetisi, padahal kewajiban terhadap pemain belum terselesaikan "Jangan-jangan ketika nantinya perjuangan mengatasnamakan hak-hak pesepakbola ini berhasil, federasi lupa terhadap esensi dari apa yang mereka perjuangkan saat ini," dan juga menambahkan "Jangan-jangan ketika nantinya sanksi itu benar-benar dicabut, sehingga PSSI kembali aktif dan dapat menggelar kompetisi, hak-hak pesepakbola dalam perjalanannya tetap saja tidak terlindungi," atau dengan kata lain dikatakan "Artinya jika nantinya perjuangan mengatasnamakan hak hidup orang banyak (pesepakbola) ini berhasil, maka hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saat ini sedang mereka perjuangkan, di masa yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
Nah……kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi yang ada saat ini yang kelihatanya menonjol adalah PSSI mulai terlihat ingin memanfaatkan posisinya sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi persepakbolaan berusaha mengganjal upaya yang dilakukan Kemenpora dalam usahanya menggelar Piala Kemerdekaan 2015 nanti, dengan mengeluarkan ancaman akan mencabut hak keanggotaan klub baik itu Klub ISL maupun Divisi Utama (DU) yang akan ikut turnamen yang digagas oleh Tim Transisi tersebut seperti yang disampaikan Sekjen PSSI Azwan Karim "Sebenarnya, kami tidak perlu mengancam, di statuta PSSI juga sudah jelas konsekuensi apa yang diterima member kalau ikut kompetisi atau turnamen diluar otorisasi kami," tegas Azwan Karim kepada Jawa Pos(Grup INDOPOS) kemarin (24/6) di Jakarta.
Tapi di sisi lain klub kini juga sudah mulai melihat pada realita kenyataan yang ada dan justru mulai melihat PSSI mempertontonkan sikap arogannya serta kesewenang-wenangannya tampa memperdulikan lagi kepentingan klub akan kompetisi atau turnamen, satu persatu klub ISL maupun Divisi Utama yang sebelumnya loyal pada PSSI mulai melawan seperti yang dilakukan Persatu Tuban yang tidak lagi khawatir dengan ancaman sanksi yang bakal menimpa mereka nanti, secara tegas Persatu siap tampil di Piala Kemerdekaan nanti bahkan merekapun juga sudah mengembalikan form kesediaan tampil di event perdana Tim Transisi itu seperti yang disampaikan Fahmi Fikroni, manajer tim Persatu Tuban "Kami sudah menyiapkan tim, untuk sanksi kami juga sudah menyiapkan alasan kenapa kami aktif," tegasnya saat dikonfirmasi Jawa Pos, adapun alasannya yang dikemukakan adalah keprihatinannya akan nasib pemain sehingga akhirnya memilih untuk tampil dalam turnamen yang sesuai rencana akan bergulir pada tanggal 24 Juli 2015 itu dan tak lupa menambahkan Persatu Tuban siap menjalankan perlawanan kalau pada akhirnya nanti sanksi tersebut benar-benar diterima timnya dari PSSI. "Tentu perlawanan akan kami suarakan kalau benar kami dikenakan sanksi, karena prinsip kami ingin membantu membuat sepak bola Inodnesia menjadi lebih baik lagi," lanjutnya
Begitu juga halnya dengan Persepam Madura United yang juga memutuskan untuk mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan nanti walaupun juga terancam sanksi dari PSSI, Persepam menyatakan sudah menandatangani surat perjanjian keikutsertaannya dan sudah mengembalikan kepada tim transisi "Persepam MU secara resmi sudah menandatangani perjanjian keikutsertaan Piala Kemerdekaan. Surat perjanjian tersebut telah dikirimkan kembali ke tim transisi," asisten manajer Persepam, Nadi Mulyadi, Kamis (26/6), adapun alasan keputusan timnya mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan mengatakan "Mau pakai senjata apalagi? PSSI sudah disanksi FIFA. Kami siap dengan segala konsekuensi," imbuhnya.
sementara berita terakhir juga datang dari Pelatih Kepala sekaligus Manajer Bali United Indra Sjafri yang juga melakukan perlawanan “Apa pun bentuk turnamennya, mau siapa pun yang ngadain, kita akan ikuti, mau diancam bagaimana, pasti saya lawan,” tegas Indra Sjafri, dan mengatakan PSSI sudah tak mampu menggelar turnamen maupun kompetisi sehingga PSSI tak berhak lagi melarang klub-klub untuk mencari nafkah lewat turnamen. “Adakan dong turnamen, kita sudah keluar duit ratusan juta tidak ada kompetisi, rugi kita,” ujarnya, serta menegaskan masalah yang membelit PSSI saat ini intinya adalah tak lebih dari persoalan pribadi yang tidak seharusnya mengorbankan klub yang di bawahnya “Dia (PSSI, Red) tidak bisa selesaikan masalah mereka sendiri dengan pemerintah lalu paksa kita ikuti mereka, itu urusan dia sendiri,” imbuhnya
Apa lagi disebutkan penyelenggara turnamen tersebut adalah tak lain NEGARA SENDIRI, sehingga tak sewajarnya hal itu ditentang “Jangan kita mau ikut turnamen Banyuwangi, mau ikut Piala Kemerdekaan dia larang, yang ngadain kan negara kita sendiri, kenapa nggak boleh,” papar Coach Indra serta menjelaskan juga dukungannya kepada Kemenpora RI. “Kemarin saya bertemu dengan Menpora, katanya kalau jadi FIFA ke Indonesia, saya bilang, FIFA mau nggak mengakomodir nilai-nilai kebangsaan kita, kalau tidak ngapain, masak kita mau diatur sama FIFA,” tuturnya dan tak lupa Indra Sjafri juga berharap semua elemen, termasuk kalangan media mendukung negara, dalam hal ini Kemenpora “Media harus support itu, jangan dilemahkan negara kita, kalau negara kalah, saya katakan akan berhenti melatih sepak bola,” tegas Indra Sjafri, dan yang penting sekali tegas Indra Sjafri yang dilakukan Kemenpora saat ini bukan merupakan intervensi yang merusak tatanan sepak bola. “Kalau pemerintah minta pertandingan jadi 2 x 25 menit, kalau lebar gawang harus diperkecil, kalau Jokowi datang lalu pertandingan harus berhenti, itu tidak bisa, itu namanya statuta FIFA. Tapi kalau pemain harus bayar pajak, itu nggak salah, di statuta FIFA juga ada lho, pemain harus bayar pajak,” ulas pelatih asal Padang, Sumatera Barat ini……………..yah begitulah sekedar info sepakbola Lokal alias dalam negri….. selamat menikmati.
Borneo 01 Juli 2015
Salam Olah Raga
