Edy Rahmayadi (Caketum PSSI): Omong Kosong Bisa Berbuat Sesuatu Tanpa Sinergi di Republik Ini

Kongres Pemilihan Ketua Umum dan Angota Exco PSSI tinggal sebentar lagi, sesuai rencana akan berlangsung di Jakarta pada 10 November mendatang. Namun sepertinya gaung pemberitaan tidak terlihat alias aden ayem atau sepi-sepi saja. Seperti yang disampaikan Kuasa hukum Kelompok 85 Gusti Randa "Waktu tinggal dua pekan lagi, lokasi kongres di hotel mana kami pun belum dapat informasinya," kata Gusti

Gusti Randa juga mengatakan melihat kepada kondisi seperti ini Kelompok 85 berencana akan mengirimkan surat kepada PSSI yang isinya meminta kepastian pelaksanaan kongres. Bahkan mereka juga mengatakan akan mengirimkan surat ke FIFA untuk meminta asosiasi federasi sepak bola dunia itu mengawasi kinerja PSSI dalam persiapkan kongres. "Kami juga akan lakukan aksi jika PSSI tak juga memberikan kejelasan," kata Gusti.

Rasanya tentu tidak ada yang salah dengan kekhawatiran pra Voter angota peserta kongres PSSI tersebut, masyarakat sepakbola Indonesia pun sepertinya berpikiran yang sama. Semua tentu menjadi wajar karena masayarakat sepakbola di republik ini berharap banyak dengan hasil kongres nanti. Dan berharap semoga saja kongres pemilihan nanti dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. Sehinggga dengan demikian Kongres akan menghasilkan keputusan yang terbaik khusunya bagi reformasi PSSI.

Ok lah, mari kita tinggalkan sejenak persoala persiapan kongres tersebut,  maih ada yang jauh lebih penting dan menarik dari semua itu terkait dengan visi dan misi calon ketua umum yang berasal dari angkatan seperti Penglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi dan Mantan Panglima TNI periode 2013-2015 Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang kalau dilihat dari pemberitaan dalam bebarapa hari belakanagan ini keduanya sepakat memandang pentinya bersinergi dengan pemerintah. Jelas ini menjadi suatu langkah besar dan diidam-idamkan masyarakat sepakbola Indonesia karena memang itulah persolan yang dihadapi PSSI selama ini. Meraka sepertinya terlihat alergi dan selalu berbeda visi dengan pemerintah. 

Koran Sindo

Hal itu tercermin dari ketidak harmonisan hubungan antara PSSI dan Kemenpora (pemerintah) yang mengakibatkan sering menjadi batu sandungan bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Sampai-sampai FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Tanah Air. Setelah sanksi dicabut pun, PSSI dan Kemenpora masih saja tetap berbeda pandangan seperti berdebat masalah tempat atau lokasi penyelenggaraan kongres ini. Akibatnya, jadwal kongres yang semula ditetapkan di Makassar pada 17 Oktober harus diundur hingga 10 November.

Terkait dengan polemik permasalahan itu, Calon ketua umum PSSI yang juga menjabat sebagai Pangkostrad Letjen TNI, Edy Rahmayadi, berharap perselisihan di antara kedua pihak tidak terjadi lagi di kemudian hari. "Semua yang ada di Indonesia ini harus bersinergi dengan pimpinan yang ada di Indonesia ini secara formal dan emosional. Pemerintah yang mempunyai wewenang di republik ini. Omong kosong tanpa sinergi dapat berbuat di negeri ini, termasuk bola kaki," kata Edy Jumat (28/10) .

Disamping itu iya juga mengatakan satu hal yang tidak bisa ditolerir dalam kepengurusannya nanti bila ia terpilih adalah mencampuradukkan olahraga dengan politik. Sebab,menurutnya  politik bisa menghilangkan martabat sepakbola nasional. "Yang tidak berurusan dengan sepak bola tidak boleh dekat-dekat. Jadi gampang memisahkan sepak bola dengan politik. Bagaimana maunya kita saja," kata Pangkostrad.

Yang paling menarik sekali dari dari apa yang disampaikan Edy Rahmayadi ini adalah apa yang dulunya sempat menjadi polemik antara pemerintah dan PSSI. Dimana dalam satu diskusi sepakbola yang disiarkan secara langsung dan ditonton seluruh rakyat Indonesia kala itu terkait dengan sepakbola milik siapa?  Pada waktu itu Pemerintah yang diwakili Menpora Imam Nachrowi mengatakan bahwa sepakbola milik seluruh rakyat Indonesia sebaliknya PSSI diwakili oleh Waketumnya Hica Panjaitan Mengatakan Sepakbola itu milik FIFA. Sesementara dalam wawancaranya dengan media kemaren, Edy Rahmayadi mengatakan khususnya terkait dengan ketidak harmonisan hubungan pemerintah dan PSSI tersebut ia mengatakan "Karena dibikin ribet, jadi ribet! Bola kaki itu adalah milik rakyat Indonesia, bukan hanya ketua PSSI. Kedaulatan bola kaki akan kami kembalikan ke rakyat dan bersama rakyatlah sepak bola dibesarkan," tuturnya.

Sementara itu menurut Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ketegangan antara pemerintah dan PSSI itu justru menjadi tantangan yang perlu dibenahi. Seandainya ia terpilih sebagai ketua umum PSSI nanti. Hal itulah yang pertama kali akan dilakukan Moeldoko dengan menstabilkan dulu organisasi PSSI. "Soalnya, organisasi PSSI dalam beberapa tahun terakhir mengalami goncangan maka diperlukan sesuatu untuk menstabilkan kembali organisasi tersebut,"  

Menurutnya persoalan yang sangat krusial yang harus kita pecahkan adalah ketidak harmonisan hubungan antara PSSI dan pemerintah. Untuk itu ia mengatakan PSSI harus menyadari bahwa upaya menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan pemerintah tidak bisa lantas diartikan sebagai sebuah intervensi. Bentuk intervensi itu harus diterjemahkan dengan baik. Baginya hubungan yang tidak baik antara PSSI dan pemerintah itulah yang akhirnya membawa implikasi buruk dan menjadi berkepanjangan. yang berakibat kepada prestasi kita dari waktu ke waktu semakin menurun dan kompetisi tidak berjalan dengan baik.

Jadi menurutnya (Moeldoko), memang harus ada hubungan yang sehat dan saling menghagai antara PSSI dan Pemerintah. Untuk itu ia akan membangun sinergi yang baik dan menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis yang saling menguntungkan. Termasuk juga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari kampung dan desa hingga tingkat provinsi agart kedepanya bisa ditangani dengan baik……..ya memang itulah yang diharapkan oleh seluruh pecinta sepakbola di negri ini pak jendral ……. he … he....semoga saja semuanya bisa terwujud.