Sumber foto : www.tabloidmetrolima.com
Seperti diketahu Komite Ad hoc adalah sebuah gagasan yang dibentuk FIFA guna mencari bentuk penyelesaian kisruh sepakbola nasional sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dalam hal mereformasi tata kelola persepakbolaan dinegri ini. Gagasan itu muncul pada saat delegasi FIFA berkunjung ke Indonesia awal November lalu dan kemudian disahkan FIFA melalui rapat komite eksekutif FIFA di Zurich beberapa waktu yang lalu seperti dikutip dari situs resmi FIFA dimana dikatakan "FIFA memutuskan untuk mendukung rekomendasi untuk membentuk komite reformasi ad-hoc Asosiasi Sepakbola Indonesia (PSSI) di mana pemerintah Indonesia harus berpartisipasi," demikian pernyataan resmi FIFA
Dari pernyataan FIFA tersebut jelas adanya penekanan pada Pemerintah Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam tim Ad Hoc tersebut jadi intinya Tim Ad Hoc berjalan harus ada pemerintah didalam keangotaanya. Sementara kalau dirunut kebelakang sesungguhnya gagasan itu justru menjadi masalah baru bagi pemerintah. Karena adanya tim ad hoc ini jelas berada di luar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya antara delegasi FIFA dan pemerintah pada saat Delegasi FIFA itu berkunjung menemui presiden RI Joko Widodo, dimana kala itu FIFA telah menyepakati akan adanya pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan kisruh sepak bola yang melanda negri ini.
Jadi menjadi wajar kalau akhirnya pemerintah dengan tegas menolak bergabung dengn tim Ad Hoc tersebut. Karena menurut keyakinan pemerintah reformasi sepakbola itu baru bisa berjalan apabila hanya pemerintah saja yang berada dalam komite ad hoc atau tim kecil hal itu sesuai dengan apa yang sebelumnya dibicarakan antara FIFA dengan Pemerintah.
Dengan demikian tentu dapat dimengerti apa bila pada akhirnya pemerintah merasa kecewa kepada FIFA yang telah mengingkari janjinya dalam membantu menyelesaikan konflik PSSI melalui tim kecil bentukan pemerintah tersebut, dimana seluruh angotanya nanti akan diisi oleh perwakilan pemerintah dan FIFA saja. Karena itulah akhirnya Pemerintah menolak dengan tegas terlibat dalam tim ad hoc tersebut
Apa lagi setelah pemerintah/menpora mengetahui susunan keagotaan dari komite ad hoc tersebut dimana tujuh dari sembilan anggota komite itu berasal dari usulan PSSI, dan yang lebih mengherankan lagi lima di antaranya adalah pejabat yang masih aktif di PSSI saat ini. Tentu pertanyaanya berikutnya apa yang bisa dilakukan tim ad hoc itu kalau justru yang mau direformasi (PSSI) ada dalam tim tersebut ? seperti Salah satu diantaranya Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar yang terpilih sebagai ketua komite ad hoc tersebut. Dengan demikinan tentu menjadi wajar kalau akhirnya Pemerintah merasa khawatir akan keputusan dari komite ad hoc tersebut dapat merepresentasikan keinginan dari Pemerintah.
Menyikapi penolakan pemerintah tersebut.Tim Ad-Hoc PSSI mengatakan masih akan tetap menunggu kesediaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengirimkan wakilnya sesuai dengan instruksi dari konfederasi sepakbola dunia FIFA dan AFC itu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar yang mengatakan masih menunggu jawaban dari Menpora terkait dengan kepastian bergabungnya wakil pemerintah melengkapi komposisi Tim Ad-Hoc PSSI.tersebut “Saya terus berkomunikasi dengan Pak Menpora. Tapi, beliau belum menjawab kapan bisa bertemu dengan saya untuk membicarakan soal ini,” dan menambahkan “Saya berharap satu atau dua hari ke depan sudah ada kepastian dari Pak Menpora karena FIFA meminta Pemerintah RI untuk masuk ke dalam tim ini,”
Menangapi keinginan tim Ad Hoc supaya pemerintah dapat memberikan ruang dialog itu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan akan menyediakan waktu untuk bertemu Ketua Komite Ad-Hoc PSSI, Agum Gumelar dan bahkan mengatakan "Monggo, silahkan Pak Agum,". Tapi untuk itu Menpora juga berharap agar sikap terbukanya itu nantinya dapat menghasilkan pembicaraan yang positif guna penyelesaian kisruh sepak bola Indonesia ini dan menolak kalau pertemuan itu bertujuan untuk mendorong pemerintah agar bergabung dalam komite yang dibentuk Induk Sepak Bola Dunia (FIFA) tersebut. "Semoga dengan pertemuan semakin banyak hal yang bisa dibicarakan," ujarnya. Sementara itu menurut yang diberitakan adapun yang akan disampaikan Agum Gumelar nanti adalah akan menjelaskan keberadaan komite ad hoc tersebut seperti yang disampaikanya "Saya ingin jelaskan secara detail karena kami tidak membela salah satu pihak," dan menambahkan "Tolong beri kami kepercayaan."
Sementara itu terkait dengan sikap penolakan Pemerintah atas Komite Ad-hoc tersebut, Menpora juga pernah menyampaikan bahwa pemerintah kemungkinan bertindak setelah FIFA menggelar kongres luar bias di Zurich, Swiss, 26 Februari 2016 mendatang "FIFA ingin mereformasi diri, reformasi itu yang kami tunggu, karena turunan dari reformasi itu yang akan diterapkan di Indonesia nantinya," dan juga mengatakan bahwa reformasi yang menjadi aturan baku pada kongres FIFA tersebut, sudah sejalan dengan keinginan pemerintah dalam membenahi sepak bola nasional. Karena memang disitu juga dikatakan bahwa FIFA menghendaki agar anggota federasinya bebas dari unsur politik, persoalan hukum, bebas pengaturan skor, bebas tunggakan gaji pemain, serta transparansi keuangan. "Kami ingin semua unsur itu berjalan di Indonesia," ok…lah pak Menpora, kalau begitu mari kita tunggu saja seperti apa langkah berikutnya yang akan dilakukan pemerintah dalam melakukan pembenahan tatakelola sepakbola ini………….…selamat menikmati.
Borneo 17 Desember 2015
Salam Olah Raga
