Selamat malam semua, Berbagai peristiwa mewarnai Gelaran Pra-PON khususnya di cabang olahraga (cabor) sepak bola yang akhirnya terpaksa dihentikan karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Transisi, untuk itu Kemenpora lansung meminta kepada KONI dan tim Transisi agar bisa duduk bersama guna meluruskan permasalahan yang terjadi khususnya mengenai penunjukkan Asprov PSSI sebagai penyelenggara Pra PON sepak bola oleh KONI.
Memang situasi ini membuat suasana menjadi tidak kondusif karena tim Transisi mempunyai sikap berbeda dengan KONI mengenai keterlibatan PSSI dalam gelaran Pra PON cabor sepakbola ini, karena sesuai SK pembentukannya oleh Menpora tanggal 8 Mei 2015 lalu, Menpora memberikan empat tugas pokok/utama bagi Tim Transisi yang salah satunya adalah Menggantikan peran PSSI yang telah dibekukan.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa semua kegiatan aktifitas dari PSSI terhitung dari sejak dikeluarkannya SK tersebut tentu sudah menjadi tanggung jawab tim transisi “Indoensia Memanggil” ini. Tapi yang terjadi malah KONI menunjuk langsung PSSI melalui suratnya tanggal 26 Agustus 2015 untuk menjadi pelaksana dan penyelenggara babak kualifikasi cabor sepak bola tersebut, padahal sesungguhnya PSSI sudah tidak diakui lagi keberadaanya oleh Pemerintah/Kemnpora sejak dikeluarkannya SK Menpora Nomor 01307 tahun 2015 lalu dan bahkan saat inipun PSSI juga sedang menjalani sanksi dari FIFA.
Nah…….berawal dari sinilah mulanya kekisruhan ini timbul atau terjadi, bagaimana bisa KONI menunjuk PSSI sebagai pelaksana dan penyelenggara babak kualifikasi cabor sepakbola tersebut. Sementara per tanggal 17 April 2015 lalu semua aktifitasnya sudah tidak diakui lagi oleh Pemerintah/Kemenpora, seperti yang disampaikan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Rabu (30/9). "Koni juga harusnya berkoordinasi dengan Kemenpora terkait pemberian tugas pada PSSI. Sudah jelas-jelas PSSI sedang dibekukan kegiatannya, tapi masih diberikan kewenangan. KONI seharusnya tidak jalan sendiri,"
Harus diakui juga bahwa sesuai aturan pelaksanaan memang even Pra PON ini dipegang oleh KONI dan PB PON, dan dalam kasus ini ketua KONI Tono Supratman menilai bahwa walau status PSSI saat ini sedang dibekukan bukanlah menjadi hambatan baginya untuk tetap berkoordinasi dengan PSSI selama menjalankan Pra PON nanti seperti yang disampaikanya "Sekarang kalau memang mau diambil alih tim transisi, bagaimana perangkat pertandingannya? Sudah jelas perangkat pertandingan yang punya Asprov dan Asprov berada di bawah PSSI, jadi tidak semudah itu," dan menambahkan "Tim Transisi memang bentukan pemerintah, kita hormati itu, tapi di PON memang sudah ada aturan yang jelas mengatur hal itu. Mereka (Tim Transisi) kan dibentuk karena situasional saja, tidak ada dalam struktur."
sumber foto : bola.metrotvnews.com
Berikutnya termasuk juga dengan surat yang dikirimkan tim transisi bernomor 75/TT-Kemenpora/IX/2015 tertanggal 17 September yang ditujukan kepada semua Asprov. Terkait dengan penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra PON, APBN dan APBD yang harus berkoordinasi dan disupervisi tim transisi berdasarkan SK Menpora aquo. Dan dijelaskan juga bahwa tindakan yang dilakukan Aspov di luar koordinasi dan supervisi oleh tim transisi akan berpotensi pidana dan tim transisi akan mengambil tindakan hukum tegas, sesuai dengan peraturan perundangan bekerja sama dengan KPK, kepolisian dan kejaksaan.
Hal ini juga disesalkan pihak Kemenpora seperti yang disampaikan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Rabu (30/9) bahwa "Seharusnya Tim Transisi harus berkoordinasi dulu dengan pihak KONI. Kalau tidak tentu PSSI akan bingung, karena di satu sisi KONI memberikan wewenang, tapi di sisi lain tim Transisi mencegah," ujar Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Rabu (30/9). Untuk itu Kemenpora pun akan segera meminta KONI dan tim Transisi segera melangsungkan pertemuan terkait persoalan ini dan berharap agar ada komunikasi yang sejalan antara KONI dan Tim Transisi.
Jadi dengan demikian tidak mengherankan kalau kemudian akhirnya timbul perbedaan pandangan antara KONI dan Kemenpora terkait dengan persoalan keterlibatan PSSI pada gelaran Pra PON ini, hal itu terlihat dari kejadian kemaren dimana Ketua Tim Transisi Bibit Samad Rianto yang sebelumnya menyatakan bahwa Tim Transisi sudah bersepakat dengan KONI Pusat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan babak kualifikasi PON 2016 cabor sepak bola. Seperti yang disampaikanya "Kami bakal berkoordinasi menggelar pertandingan di cabang sepakbola. Yang kedua, kami menunda pelaksanaan Pra PON dalam waktu yang belum ditentukan. Tapi, kami berharap bulan November sudah bisa bergulir kembali," ujar Bibit Samad, sementara itu
Hal itu langsung dibantah oleh Ketua Umum KONI, Tono Suratman, yang menyatakan bahwa belum ada kesepakatan kerja sama antara Tim Transisi dan KONI terkait dengan pelaksanaan Pra PON cabor sepak bola ini dengan mengatakan “Untuk saat ini, KONI tidak sepakat dengan Tim Transisi, karena sudah jelas Tim Transisi memang tidak ada dalam struktur PON," tentu ini menjadi lucu karena sudah pasti tim transisi tidak akan pernah ada dalam struktur PON, karena Tim Transisi dibentuk hanya karena situasional saja untuk mengambil tugas dan tanggung jawab PSSI karena memang PSSI sudah di Non aktifkan Kemenpora jadi dengan demikian Tim Transisi hanya berfungsi sebatas menjalankan aturan saja. Seperti yang disampaikan ketua Tim Transisi "Kita memberi tahu sesuai aturan main yang ada. Sudah sesuai undang-undang yang ada. Satu hal yang pasti, PSSI tidak diakui pemerintah. Jadi semestinya KONI dan tim transisi yang menggulirkan Pra-PON cabor sepak bola," kata Bibit. Tapi anehnya Ketua KONI tono Supratman kembali menegaskan bahwa kerja sama dengan Tim Transisi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
