Negara Tak Boleh Kalah Dalam Kisruh PSSI ?

sumber foto : www.merdeka.com

Selamat malam semua, entah apa yang sedang terjadi dinegri “Zambrut Khatulistiwa” ini berbagai pembangkangan terjadi dimana-mana seperti yang baru saja terjadi di Kepolisian beberapa hari yang lalu terkait rencana penahanan Ketua KPK non Aktif (AS) dan berikutnya juga terjadi pada Penyidik KPK (NB) yang juga hampir saja dikenai penahanan dengan alasan itu menjadi “HAK PENYIDIK” padahal sudah jelas-jelas Presiden menginstruksikan kepada kedua institusi itu untuk saling menahan diri dulu jangan membuat keputusan kontrofersi lagi yang bisa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sementara hal yang sama juga terjadi pada dunia persepakbolaan nasional khususnya antara Menpora dengan PSSI sebagai induk Organisasi persepakbolaan di negri ini yang dengan terang benderang melakukan pembangkangan menantang sikap Menpora yang sudah jelas bertindak atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan sebuah kemeterian dalam Kabinet Kerja 2015-2019 ini.

Kita masih ingat pada sebuah acara televisi “Dagelan Sepakbola” dimana Hinca P. Komdis PSSI saat itu mengatakan “Sepakbola Milik FIFA” sementara Menpora Mengatakan “Sepakbola milik Bangsa Indonesia” ? dan yang lebih dahsyat lagi seperti yang baru saja terjadi dengan mengatakan bahwa MENPORA TAK LEBIH dari SEKEDAR MITRA KERJA yang bisa dipersepsikan sebagai pelecehan terhadap MENPORA Imam Nahrawi sebagai pembantu presiden dari KEMENTRIAN PEMUDA dan OLAH RAGA (KEMENPORA)

Memang kita juga harus menyadari bahwa PSSI sebagai pemegang Otoritas tertinggi persepakbolaan harus mematuhi semua aturan FIFA sebagai pemegang otoritas persepakbolaan DUNIA, namun PSSI juga hendaknya jangan lupa harus juga  menghormati dan dapat bersinergi/bergandengan tangan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) demi tercapainya kebersamaan dalam cita-cita yang sama untuk memajukan persepakbolaan Indonesia menjadi olah raga yang berprestasi dengan menjunjung tinggi sikap transparansi, akuntabel, profesional, fair play, dan sportif sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan-ketentuan dari FIFA.

Tapi yang terjadi justru sebaliknya hal bersinergi dan bergandengan tangan inilah yang tidak terllihat dari hubungan antara PSSI dengan Kemenpora yang saling memeperlihatkan arogansinya terutama PSSI yang selalu merasa sebagai “The Untouchable” dengan selalu berlindung di ketiak FIFA atau hanya menginduk kepada FIFA, dari apa yang kita lihat PSSI dengan terus menerus melecehkan keberadaan MENPORA sebagai pembantu presiden, hal itu dengan mudah terlihat mulai dari kebijakan kemenpora dalam rangka pembinaan persepakbolaan melalui perangkatnya BOPI terkait dengan Verifikasi klub baru-baru ini dilakukan, yang diangap atau dikesankan mencampuri urusan PSSI, padahal sudah sangat jelas PSSI telah lalai dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, ada pun kenapa BOPI sampai melakukan proses Verifikasi tersebut tak lain karena adanya pembiaran yang dilakukan PT liga sebagai penyelengara Liga dan PSSI sebagai induk olahraga persepakbolaan terkait dengan legalitas klub dan anehnya lagi kondisi ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2008 lalu saat dimulainya Liga ISL, tapi pada kenyataanya masih banyak klub yang tidak layak ikut berkompetisi pada kenyataannya dipaksakan ikut berkompetisi sehingga akhirnya membuat banyaknya klub melalaikan berbagai kewajibanya baik itu dari sisi pengoranisasian maupun dari sisi Financial klub sehingga menyebabkan banyak pemain yang tertunggak gajinya termasuk juga lalai dalam hal kewajibannya membayar pajak yang seharusnya itu wajib dilakukan oleh setiap badan usaha apapun juga di Republik ini.

Jadi menjadi wajar kalau pada akhirnya pemerintah/kemenpora mengambil langkah frontal/extreme tidak popular yang tidak dilakukan oleh kedua pendahulunya yaitu Menpora Andi Malarangeng dan Menpora Roy Suryo, sementara Menpora Imam Nahrawi berani tampil dengan tekad dan sikap tegasnya seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu yang lalu "Bismillah (maju terus). Indonesia ini negara hukum, negara daulat. Kalau pemerintah tidak boleh campur urusan rakyat, siapa yang mengurusi? Selama ini ke mana mereka? Mestinya dibina dong. Berikan kami kompetisi yang sehat, kejujuran dalam berolahraga sepakbola. Masa negara enggak boleh mengurusi rakyat sendiri," katanya.

Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi kemaren yang kalau boleh diibaratkan merupakan sebuah strategi licik dari PSSI dengan mengeluarkan keputusan yang luar biasa efeknya yaitu menghentikan Kompetisi Liga Profesional ISL 2015 yang justru sebelumnya mereka haramkan kalau dilakukan yang tentunya dengan harapan akan tercipta/menimbulkan opini masyarakat bahwa semua ini adalah akibat dari ulah pemerintah/Menpora yang mengeluarkan keputusan membekukan PSSI serta tidak mengakui LNM sebagai Ketua Umum PSSI dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya beberapa waktu yang lalu, sungguh ini merupakan sebuah langkah cerdas dalam memanipulasi demi menutupi ketidak berdayaannya karena sudah dibekukan alias tidak diakui lagi segala aktifitasnya.

Berbagai kebijakan diambil untuk mengganjal kebijakan Kemenpora untuk melanjutkan Liga yaitu dengan melarang PT Liga dan Klub termasuk perangkat pertandingan untuk terlibat dengan rencana Menpora tersebut, "Kalau Menpora mau mengambil itu, kami pastikan tidak bisa. Karena kami perintahkan dia (PT Liga) tidak menjalankan kompetisi. Tidak ada kompetisi tanpa cabang olahraga atau induk olahraganya. Tidak bisa di luar itu mengambil peran," kata Hinca dan menambahkan "Ini juga berlaku untuk seluruh perangkat pertandingan dan semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan PSSI," kata Hinca.P setelah rapat dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, di kantor PSSI, Jakarta, Sabtu (2/5) dan sekaligus juga memberi ancaman sanksi atas keputusan tersebut, "Konsekuensinya sama dengan PSSI, jika melanggar kewajibannya sebagai anggota AFC dan FIFA tentu dihukum," katanya.

Dari apa yang digambarkan diatas tentunya kita berharap semoga saja kedepan Menpora sudah memiliki strategi yang jitu juga untuk tetap dapat menjalankan kompetisi yang jelas bertujuan untuk mengisi kas klub yang sudah mulai kering kerontang, dan kalaupun terjadi penolakan dari klub terkait dengan sanksi PSSI tentu pilihanya ada pada klub itu sendiri mau mengikuti PSSI yang sudah dibekukan itu atau terancam Pailit alias bangkrut tidak ada pemasukan yang jelas akan berpengaruh terhadap posisi keuangannya dan selanjutnya akan berimbas pada pembayaran gaji pemain dll, karena sejujurnya tentu dengan terhentinya kompetisi yang notabene dilakukan oleh induknya sendiri itu (PSSI) walaupun juga mengakui bahwa klub sudah menderita banyak kerugian akibat ulah kemenpora melarang kompetisi itu dijalankan PSSI jadi seperti yang dikatakan LNM "Kepalang tangung. Biar tidak terlalu rugi, PSSI harus hentikan kompetisi," ujar La Nyalla Mattalitti kepada Republika, Ahad (3/5) pertanyaanya apakah dengan kondisi ini Pemerintah/Menpora akan dikalahkan ? tentu jawabanya sesuai dengan judul tulisan diatas Negara Tak Boleh Kalah Dalam Kisruh  PSSI ……..…selamat menikmati.

Borneo 3 Mei 2015

Salam Olah Raga