Blunder Komunikasi Sang Juru Bicara dalam Komunikasi Bencana

Di tengah pandemik Covid-19, pekan kemarin pemberitaan media dipenuhi oleh informasi yang simpang siur mengenai aturan bagi masyarakat melakukan mudik ke kampung halaman di hari raya Idul Fitri tahun 2020. 

Ironisnya kesimpangsiuran tersebut justru berasal dari Juru Bicara Presiden RI, orang yang bertanggung jawab menyampaikan informasi langsung dari Presiden kepada masyarakat. 

Jika kita baca berita yang beredar, awalnya Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyampaikan informasi mengenai aturan mudik Idul Fitri tahun 2020 untuk masyarakat. 

Tidak berapa lama, muncul berita yang meralat informasi yang sudah kadung menyebar luas ke masyarakat yang disampaikan sang Juru Bicara. Yang meralat juga bukan sembarang orang, melainkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang tentunya juga memiliki akses informasi langsung kepada Presiden. 

Belum reda soal simpang siur mudik, Juru Bicara Presiden kembali meralat informasi yang sudah kadung disebarluaskan terkait relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak Covid-19. 

Yang tidak kalah kontroversi tentunya pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, tentang "si kaya dan si miskin". Apa akibat dari miskomunikasi dua Juru Bicara tersebut? Tentu saja, jagat maya seketika gaduh.

Foto: Dok. Kompas

Miskomunikasi yang terjadi membuat tergelitik dengan bagaimana sebenarnya pola komunikasi yang dibangun oleh tim komunikasi juru bicara khususnya saat menghadapi situasi krisis seperti ini. 

Kalau kita bicara dalam konteks teori, krisis merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar perencanaan yang dapat mengancam keberlangsungan institusi bahkan suatu negara. Krisis identik dengan reputasi dan kepercayaan.

 Penanganan krisis yang optimal dan efektif akan menumbuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan berdampak pada reputasi. Pun sebaliknya, penanganan krisis yang tidak terkendali mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang akhirnya merusak reputasi. 

Oleh karenanya dalam krisis diperlukan manajemen krisis dimana komunikasi menjadi bagian yang sangat vital dalam pengelolaan manajemen krisis. Melalui komunikasi segala informasi dikumpulkan, dianalisa secara mendalam dengan data yang valid, untuk kemudian disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan.

Di tengah pandemik Covid-19 tentunya peran para Juru Bicara tersebut sangatlah vital sebagai corong pemerintah. Sehingga diperlukan kehati-hatian dan ketelitian sebelum mengeluarkan pernyataan yang akhirnya justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.