Sebenarnya ini rada aneh, menggelitik, serta menjijikkan buat saya. Atau, mungkin juga buat kalian semua. Setya Novanto kembali membuat heboh dengan plesirannya ke toko bangunan mewah di Bandung Barat. Seriously? Seorang tahanan KPK bisa plesiran untuk yang kesekian kalinya? Tanpa hambatan sedikit pun? Entah "keanehan" apa lagi yang ada di otak saya mengenai tingkah laku Setya Novanto ini.Â
Rumah tahanan berasa rumah sendiri. Belum lepas masalah fasilitas mewah di dalam sel, sekarang plesiran ke toko bangunan mewah. Dan, ada lagi yang membuat saya keheranan.Â
Berita yang saya baca di detikcom memuat pernyataan dari Liberti Sitinjak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang berkata bahwa "saya sudah memperingatkan beliau untuk tidak berulah". Dengan membaca berita tersebut, tentu pikiran saya parno bukan main. Apakah selama ini ada negosiasi antara Kemenkumham dan Setya Novanto? Jika hal yang nampak dengan jelas seperti ini saja tidak sanggup diaudit oleh instansi terkait, saya yakin, akan ada banyak kasus-kasus serupa.
Negara ini sudah cacat di hukum sejak dulu kala. Dan, mau sampai kapan? Hukum akan berjalan mulus menguntungkan asalkan ada uang. Mereka yang beruang banyak, enak, tinggal gesek di mesin atm. Sedangkan bagaimana dengan mereka yang uangnya pas-pasan? Mereka juga akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan uang agar proses hukum dipermudah. Tapi mereka yang pas-pasan itu yang kasihan. Mereka pasti akan mencari pinjaman.
Saya punya pengalaman pribadi. Kakak lelaki saya kena begal di daerah Weleri, Jawa Tengah. Pihak kepolisian setempat berkata kepada Ibu saya yang intinya, jika ingin cepat selesai dan mobil bisa dibawa pulang secepatnya, kami harus memberikan uang sekian juta rupiah kepada orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mempermudah segala urusan kami.
Nah, perkara hukum Setya Novanto, saya sendiri sangat sangat sangat meragukan kinerja dari Menhumkam, yaitu Menteri Yasonna. Sejak awal pelantikan, rasa-rasanya ada saja kasus-kasus yang muncul dan tidak terselesaikan. Malah saya sempat beberapa kali mendapati sebuah berita yang intinya Menteri Yasonna ikut mengurusi urusan yang seharusnya bisa dihandle oleh Sekretariat Presiden.
Banyak masyarakat tidak takut dengan hukum. Banyak masyarakat melanggar hukum. Dan banyak pula masyarakat yang menyepelekan Kepolisian karena berbagai kasus dan pengalaman tentang pelayanan mereka. Seharusnya Indonesia bisa berbenah diri. Hukum dan sistem yang cacat jangan dipertahankan. Saya tidak akan menyalahkan Presiden. Saya hanya mempertanyakan Revolusi Mental yang dulu Ia gaungkan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H