Mohon tunggu...
hmz mengajarrr
hmz mengajarrr Mohon Tunggu... Dosen - Institut Pemerintahan Dalam Negeri

hobi menulis dan diskusi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mengentaskan Kemiskinan Meretas Ketertinggalan

17 Januari 2024   00:23 Diperbarui: 17 Januari 2024   00:32 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

MENGENTASKAN KEMISKINAN MERETAS KETERTINGGALAN

Catatan kecil untuk Banten yang lebih baik

Oleh: M. Harry Mulya Zein

 

Kemiskinan dan ketertinggalan menjadi musuh utama yang harus dikalahkan oleh pemerintahan mana pun, dimana persoalan ini menjadi warisan turun temurun dari generasi kegenerasi yang entah kapan akan lenyap dimuka bumi.

 

Berdasarkan pada realitas kemiskinan di Indonesia, maka kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini cenderung mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

  

Pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar seperti: (i) pangan; (ii) pelayanan kesehatan dan pendidikan; (iii) perluasan kesempatan kerja; (iv) bantuan prasarana dan sarana pertanian; (v) bantuan kredit usaha bagi masyarakat miskin; dan (vi) bantuan prasarana permukiman kumuh perkotaan.   Dalam konsep pemberdayaan ini, masyarakat diajari dan dibimbing untuk tidak hanya menyusun program tetapi juga mampu melaksanakannya sendiri.

Dari Gambaran tersebut jelas terlihat, bahwa  pemerintah pada semua level pemerintahan sebenarnya telah melakukan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun kebijakan yang dibuat selama ini sering kali kurang memihak kepada masyarakat miskin, sehingga semakin memperburuk kondisi masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu dimensi yang relevan untuk menjadi pendekatan pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah terkait dengan organisasi,  hal ini misalnya sesuai dengan pandangan Moses N. Kiggundu dalam tulisannnya berjudul Managing Organization in Developing Countries yang mengungkapkan bahwa tak ada satupun faktor yang lebih penting daripada organisasi dalam menyelesaikan masalah besar seperti kemiskinan, kelaparan, ketertinggalan, keterbelakangan dan rendahnya pendapatan di negara berkembang (Kiggundu,1989 : 21).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun