Tarik menarik kepentingan politik berimplikasi pada kekosongan jabatan Bawaslu, ketua HmI BADKO Balinusra.
Rabu, 16 Agustus 2023, Indonesia dihadapkan pada sorotan terbesar dalam sejarah pemilihan umum (pemilu). Kekosongan jabatan di 514 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota menciptakan keguncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, situasi sekarang menggoyakan keyakinan publik terhadap keseriusan pemilu.
Proses penentuan anggota Bawaslu semestinya bisa dilakukan dengan cepat, pasalnya seleksi sudah di dilaksanakan oleh tim seleksi dan telah menjalani fit and proper test. sebetulnya prosesnya tidak bertele-tele karna bawaslu RI sifatnya hanya mengonfirmasi,
Dampaknya? Suasana penuh keraguan dan tuduhan politisasi membelenggu lembaga pengawas pemilu yang seharusnya netral. Abdul Halik,Ketua HmI BADKO Bali nusra,mengungkapkan keprihatinannya dengan lugas.
Pertanyaan muncul: mengapa Bawaslu RI tidak serius untuk terlibat aktif dalam tahapan penting ini,sampai hari ini para pejabatnya belum dilantik bahkan belum di umumkan padahal tugas pokoknya adalah mengawasi semua proses pemilu.Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menegakkan kepastian hukum, ketertiban, dan profesionalisme.
kekhwatiran ketika pengawasan dilimpahkan semua ke bawaslu provinsi, sangat tidak masuk akal dapat dilakukan pengawasan dengan baik dan efektif. di NTB misalnya, masa 5 orang bisa mengawasi 10 kabupaten/kota?" ucapnya.
takutnya ada pihak-pihak menggugat kondisi kekosongan  bawaslu tersebut, kemudian dapat berimplikasi terhadap keabsahan hasil dari pemilu 2004. baik itu pileg maupun pilpres, karna terdapat cela hukum, lanjutnya
Lebih jauh,situasi sekarang semakin menguatkan dugaan publik bahwa dibalik molornya seleksi itu ada tarik ulur kepentingan politik,publik mempertanyakan dugaan peluang konflik kepentingan yang muncul dalam proses penentuan itu, politisasi dalam seleksi anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota menjadi lebih terang. Keterlambatan pengumuman hasil seleksi memberi ruang bagi spekulasi terkait intervensi dari partai politik dan pusat.
Sementara itu, dalam suasana ini, lemahnya kinerja Bawaslu RI terbongkar. Informasi yang terbatas mengenai pengawasan Bawaslu dan penegakan hukum pada setiap tahapan pemilu telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.
Dengan hal ini,Halik berharap agar Komisi II DPR dan Presiden Joko Widodo merespons dengan serius, jangan sampai negara meberikan anggaran yang sangat fantastis kepada bawaslu namun tidak ada hasil yang signifikan, bahkan mengelola lembaganya sendiri tidak mampu.
