MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar konferensi pers yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (27/6/2022).
Konferensi pers itu tentang kesiapan Bawaslu Sulsel untuk mengawal jalannya tahapan pemilihan serentak dan pemilu 2024.
Hadir dalam konferensi pers Ketua Bawaslu Sulsel Hl Arumahi didampingi Koordinator Divisi (Kordiv) Hubungan Masyarakat Saiful Jihad, Koordiv Organisasi Hasmaniar Bachrun dan Kordiv Penyelesaian Sengketa Asradi.
Dalam keterangan persnya, Ketua Bawaslu Sulsel Arumahi mengatakan baik dari persiapan teknis hingga persiapan yang bersifat penguatan kelembagaan telah dilakukan sejak jauh hari.
"Berkaitan dengan semua hal, baik sosialisasi pencegahan hingga pengawasan, serta penguatan teknis terkait penanganan pelanggaran dan keterampilan dalam penyelesaian sengketa telah dilakukan di semua level, hal ini demi untuk berjalannya demokrasi dengan baik," jelas Arumahi.
HL Arumahi juga berharap dengan dibukanya pendaftaran pemantau pemilu, akan membuka akses keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam memantau proses tahapan Pemilu 2024 di Sulsel.
"Beberapa waktu lalu, sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah untuk melihat kesiapan jajaran. Untuk calon pemantau yang mendaftar sendiri, kami belum punya data akurat, namun laporan terakhir yang kami terima, sudah banyak calon pendaftar yang datang berkonsultasi terkait pendaftaran pemantau pemilu," ungkap Arumahi.
Pada pengawasan tahapan Pemilu 2024 ini, Bawaslu Sulsel berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Komitmen tersebut dibuktikan Bawaslu dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum.
Hal itu terutama untuk mewadahi kader pengawas partisipatif dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam pemantauan pemilu. Lebih jauh, itu juga untuk membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi. Kader pengawas partisipatif adalah Sekolah Kader Pegawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai hampir 11.000 orang sejak 2018 hingga 2021.
"Kami sudah memastikan untuk tiap kabupaten kota itu siap untuk menerima pendaftaran. Hanya saja masih ada regulasi yang akan direvisi terkait pemantau perseorangan, sebab yang ada poin syarat yang mengharuskan pemantau itu, pertama, harus berbadan hukum; kedua, mengisi formulir pernyataan bahwa mereka punya dana sendiri, dan tidak didanai oleh salah satu paslon.Â
