Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk penilaian Ujian Akhir Semester Ganjil mata kuliah Politik di Australia. Penulis disini menyatakan bahwa tulisan berikut murni bersifat akademis tanpa adanya tujuan dan kepentingan finansial maupun politik dari penulis dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.
Perdagangan dua arah antara Australia dan Indonesia bernilai $ 17,8 miliar pada 2018--19, meningkat 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi Australia di Indonesia mencapai $ 5,4 miliar, sementara investasi Indonesia di Australia tumbuh 11% menjadi $ 454 juta pada periode yang sama (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Austrade memperkirakan bahwa lebih dari 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia. Perdagangan tahunan antara Australia dan Indonesia telah tumbuh, rata-rata, sebesar 1,5% selama lima tahun hingga 2017--18, jauh lebih lambat daripada rata-rata tahunan sebesar 5,7% untuk total perdagangan Australia selama periode yang sama. Perdagangan dengan Indonesia mewakili 2% dari total perdagangan Australia. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, yang ditandatangani pada 2019, menghapus tarif dari hampir semua perdagangan bilateral antar kedua negara (Department of Foreign Affairs and Trade, 2013).
Australia dan Indonesia adalah anggota Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, yang ditandatangani pada Februari 2009. Kedua negara telah menyelesaikan negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), yang dimaksudkan untuk membangun perjanjian yang ada. Negosiasi pertama kali dimulai pada tahun 2010 Indonesia menerapkan status negara yang paling disukai untuk impor Australia, sementara Australia menerapkan konsesi yang setara melalui tarif tarif negara berkembangnya dan perjanjian tersebut ditandatangani pada Maret 2019 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Ekspor utama Australia ke Indonesia meliputi gandum, ternak (daging sapi dan sapi), minyak bumi, aluminium dan kapas, sedangkan ekspor utama Indonesia meliputi minyak mentah dan minyak sulingan, emas, besi, baja, dan struktur aluminium. Lebih dari 15.000 pelajar Indonesia terdaftar di sekolah dan universitas Australia, memberikan kontribusi sebesar $ 500 juta bagi perekonomian Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).
Impor daging sapi dan sapi Indonesia dari Australia berjumlah sekitar $ 12 miliar per tahun. Sejak perdagangan dimulai pada 1990-an, lebih dari 6,5 juta sapi telah dikirim ke Indonesia. Australia merupakan pilihan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan sapi Indonesia karena letaknya yang berdekatan sehingga mengurangi biaya pengiriman dibandingkan negara lain. Sejak 2009, ketika Indonesia mengadopsi UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Indonesia hanya dapat mengimpor sapi dari negara bebas penyakit mulut dan kaki yang juga menguntungkan Australia sebagai sumber utama daging sapi (Radja, 2013).
Indonesia adalah penerima bantuan Australia terbesar, dan Australia adalah donor terbesar keempat dari bantuan luar negeri untuk Indonesia (Dugay, 2012). Bantuan pembangunan Australia untuk Indonesia dimulai sejak tahun 1953 dengan partisipasi Indonesia dalam Colombo Plan. Selama tiga dekade, antara 1967 dan 2003, program bantuan Australia untuk Indonesia dikoordinasikan dalam pengaturan internasional yang ditetapkan oleh Inter-Governmental Group on Indonesia dan Consultative Group on Indonesia. Sejumlah proyek didirikan seperti Jaringan Telekomunikasi Tetap Aeronautika, sebuah proyek yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dalam sistem penerbangan sipil Indonesia. Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 menandai terciptanya Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, yang diluncurkan pada awal 2005 dengan dana $ 1 miliar untuk membantu pembangunan kembali masyarakat di Aceh dan daerah lain yang terkena bencana, dan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Dikombinasikan dengan program Australia-ke-Indonesia yang sudah ada sebelumnya, program ini meningkatkan nilai bantuan Australia-ke-Indonesia antara 2005--2010 menjadi $ 2 miliar, termasuk $ 500 juta dalam bentuk pinjaman lunak.
Pada tahun 2008, Australia memberikan dana sebesar $ 650 juta kepada Indonesia untuk membantu perekonomiannya selama krisis keuangan global. Kemitraan pembangunan lebih lanjut diumumkan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tahun yang sama. Setelah kebakaran hutan Sabtu Hitam 2009, Indonesia menyumbangkan $ 1 juta untuk membantu rekonstruksi di komunitas yang terkena dampak, selain forensik tim untuk membantu mengidentifikasi para korban (Allard, 2009). Bantuan Australia untuk Indonesia bernilai $ 331,3 juta pada 2018--19, dan diperkirakan mencapai $ 298,5 juta pada 2019--20. Upaya bantuan Australia di Indonesia terutama difokuskan pada infrastruktur, tata kelola ekonomi, pembangunan manusia dan kebijakan sosial, termasuk di bidang hukum dan keadilan (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020). Program AusAID baru-baru ini termasuk pendanaan untuk pembangunan dan peningkatan sekolah Islam, proyek perbaikan jalan untuk Indonesia bagian timur, dan Prakarsa Infrastruktur Indonesia, yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur air, sanitasi, dan transportasi. Sebuah laporan oleh Kantor Audit Nasional Australia mengenai program infrastruktur Australia menemukan bahwa meskipun efektif, mereka tidak memiliki strategi eksplisit untuk terlibat dalam sektor tersebut, dan tidak secara efektif mengelola risiko utama, berkontribusi pada penundaan dalam implementasi program (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020).
Selain upaya kemanusiaan untuk memerangi kemiskinan dan membangun kembali daerah yang terkena tsunami, program pembangunan juga mencakup reformasi ekonomi dan tata kelola politik dalam mendukung langkah-langkah anti korupsi di lembaga parlemen dan pemilu serta di sektor keuangan. Komisi Pemilihan Umum Australia bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan prosedurnya dalam pemilihan presiden 2014 (Australian Electoral Commission, 2013).
Bibliography
Allard, T. (2009, February 16). Indonesians fly in to help identify bodies. The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/national/indonesians-fly-in-to-help-identify-bodies-20090215-887w.html
Australian Electoral Commission. (2013, May 31). About AEC Indonesia. Australian Government. Retrieved January 7, 2021, from http://www.aecindonesia.org/about.php
Department of Foreign Affairs and Trade. (2013). Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement negotiations. Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved January 7, 2021, from https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement
