"Kita semua muak dengan kemunafikan rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. Kita muak dengan persekutuan senyapnya dengan Prbabowo Subianto, Amin Rais, Aburizal Bakrie, Annis Mata dan semua Koalisi Merah Putih, " kata para pendemo warga Indonesia di AS yang berdemo di depan hotel tempat menginap SBY.
Drama di gedung DPR ini, menurut Aria salah seorang poltisisi PDIP perlu diketahu siapa sutradaranya. Apakah pimpinan Fraksi, pemerintah atau Sekjen Demokrat yang ada di situ (maksudnya di gedung DPR) atau Pak SBY sendiri. Di luar negeri pun SBY dan PD yang berimbas disahkannya UU Pilkada tidak langsung itu menjadi trending topic di dunia maya.
SBY yang identik dengan PD dan sebaliknya dianggap orang paling bertanggung jawab atas perampokan hak-hak kedaulatan rakyat. Partai pendukung Pilkada langsung, PDIP-PKB-Hanura dan PKPI harus menelan pil pahit, kalah suara dari Koalisi Merah Putih, dengan 135 suara lawan 226 suara. Sedang FD sebagai partai penguasa yang memiliki 124 suara memilih netral dan WO.
Gelagat adanya sekrenario WO sebenarnya sudah terbaca. Sebelum bertolak keluar negeri SBY menegaskan akan mempertahankan Pilkada langsung. Akan tetapi penegasan tersebut tidak segera direspon oleh petinggi PD. Baru 3 hari kemudian, 17 September 2014 Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan sikap PD untuk mendukung Pilkada langsung. Tapi pernyataan Sekjen PD itu hanya angin surga. Pimpinan PD tampaknya hanhya setengah hbati mendukung Pilkada langsung dn itu sudh terbukti.
Apakah ini yang dimaksud sebagai sebagai partai penyeimbang. Nah sikap FD yang melakukan WO inilah yang kemudian memunculkan pengertian yang dimaksud penyeimbang identik dengan sikap ambigu kalau terlalu kasar untuk disebut bunglon. Sebuah sikap monumental yang merusak demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Dari rangkaian perisiwa politik ini orang kemudian teringat kunjungan pribadi SBY ke rumah Amin Rais di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ada apa ..?
Bahwa SBY mengatakan akan melakukan gugatan kepada MK dan bersumpah akan memperjuangkan Pilkada langsung meskipun sudah tidak lagi menjadi Presiden. Banyak orang tertawa menyimak pernyatan SBY ini. Lha masih menjabat hanya spedo (speak doing) apalagi setelah tidak menjabat. Bahkan ketika Presiden SBY menegaskan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) untuk menganulir UU Pilkada rakyat tetap apriori. Akankan ontran-ontran politik yang berawal dari sikap ambigu PD merupakan pertanda bahwa Partai Demokrat sudah sampai ke ujung sandyakala ......(hindharyoen nts, jurnalis)
